Ringkasan Jawaban
Pajak Masukan atas penyerahan tanah pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluarannya, karena penyerahan tanah merupakan objek PPN. Selama perolehan tanah yang dilakukan Wajib Pajak berkaitan dengan kegiatan usaha yang terutang PPN, maka Pajak Masukannya dapat dikreditkan. Pajak Masukan atas perolehan tanah yang digunakan untuk membangun ruangan perkantoran dapat dikreditkan. Hal ini karena pengeluaran untuk perolehan tanah tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha terutang PPN yaitu jasa penyewaan ruang untuk perkantoran.
Penjelasan Lengkap
Terima kasih Bapak Boying atas pertanyaannya. Penyerahan tanah merupakan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sebagaimana diperjelas dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-28/PJ/2021 (โSE-28/2021โ). Penyerahan BKP di dalam daerah pabean merupakan objek PPN sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d. UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU PPN”).
โPajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;โ
– Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPN
Pajak Masukan atas penyerahan tanah pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluarannya, karena penyerahan tanah merupakan objek PPN. Bagian E angka 1 huruf b SE-28/2021 menyebutkan bahwa:
โPajak Masukan atas perolehan tanah dapat dikreditkan dalam hal tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang PPN beserta penjelasannya.โ
– Bagian E angka 1 huruf b SE-28/2021
Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa Pajak Masukan atas perolehan tanah dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama selama memenuhi ketentuan Pasal 9 UU PPN. Namun, dalam Pasal 9 ayat (8) UU PPN mengatur bahwa pengkredian Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran berupa:
- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
- perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
- perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6).
Disebutkan, Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan salah satunya atas penyerahan BKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Diperjelas dalam bagian Penjelasan Pasal 9 ayat (8) UU PPN, pengeluaran yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha yaitu:
โYang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat bahwaย pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksudย tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.โ
– Penjelasan Pasal 9 ayat (8) UU PPN
Diketahui perusahaan Bapak Boying merupakan perusahaan yang melakukan penyewaan ruang kantor. Jasa sewa uang kantor ini merupakan jenis jasa penyewaan barang tak bergerak. Jasa penyewaan barang tak bergerak ini tidak termasuk ke dalam negative list yang disebutkan dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN sehingga atas jasa sewa ruangan kantor dikenakan PPN.
Selama jasa sewa ruangan bukan merupakan sewa ruangan di bidang penginapan, jasa sewa ruangan tersebut terutang PPN. Jadi intinya, selama perolehan tanah yang dilakukan perusahaan ini berkaitan dengan kegiatan usaha yang terutang PPN maka Pajak Masukannya dapat dikreditkan. Sekarang, kita lihat apakah perusahaan Bapak Boying melakukan kegiatan usaha yang terutang PPN?
Dengan demikian, Pajak Masukan atas perolehan tanah yang digunakan untuk membangun ruangan perkantoran dapat dikreditkan. Hal ini karena pengeluaran untuk perolehan tanah tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha terutang PPN yaitu jasa penyewaan ruang untuk perkantoran.
