Ringkasan Jawaban
Penyerahan jasa konstruksi termasuk ke dalam penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan merupakan penyerahan yang dikenakan PPN. Penyedia jasa konstruksi harus memungut PPN atas penyerahan jasa konstruksi tersebut. Saat terutangnya PPN atas jasa konstruksi terjadi pada saat penyerahan JKP. Namun, apabila ternyata pembayaran diterima sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran. Dengan menggunakan percentage of completion method, pembayaran dapat saja dilakukan sebelum terjadinya penyerahan jasa konstruksi tersebut dan dilakukan secara termin. Dengan demikian, atas penyerahan jasa konstruksi harus dipungut PPN untuk setiap pembayaran termin yang dilakukan, maupun pembayaran uang muka.
Penjelasan Lengkap
Terima kasih Ibu Sismi atas pertanyaannya. Perhitungan pendapatan bagi Wajib Pajak penyedia jasa konstruksi yang mengerjakan proyek konstruksi berjangka waktu lebih dari satu tahun, pada umumnya menggunakan metode persentase penyelesaian (percentage of completion method). Percentage of completion method merupakan metode akuntansi dalam pengakuan pendapatan tahunan yang didasarkan pada penghitungan secara proporsional sesuai dengan tahap penyelesaian pekerjaan.
Di dalam ketentuan PPN, penyerahan jasa konstruksi termasuk ke dalam penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan merupakan penyerahan yang dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 42/2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (“UU PPN”).
“Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:
a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
b. impor Barang Kena Pajak;
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.”
(Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPN)
Dengan demikian, penyedia jasa konstruksi harus memungut PPN atas penyerahan jasa konstruksi tersebut. Saat terutangnya PPN atas jasa konstruksi terjadi pada saat penyerahan JKP sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c UU PPN. Penyerahan JKP terjadi pada saat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (5) ย Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 (“PP-1/2012”).
“Penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi pada saat:
a. harga atas penyerahan Jasa Kena Pajak diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten;
b. kontrak atau perjanjian ditandatangani, dalam hal saat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diketahui; atau
c. mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak.”
(Pasal 17 ayat (5) PP-1/2012)
Namun, apabila ternyata pembayaran diterima sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (2) UU PPN.
“Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran.”
Di dalam kasus Ibu Sismi, pembayaran atas jasa konstruksi dilakakukan dengan menggunakan percentage of completion method. Artinya, pembayaran dapat saja dilakukan sebelum terjadinya penyerahan jasa konstruksi tersebut dan dilakukan secara termin. Oleh karena itu, atas penyerahan jasa konstruksi harus dipungut PPN untuk setiap pembayaran termin yang dilakukan, maupun pembayaran uang muka. Perhitungan PPN untuk setiap pembayaran termin dapat diilustrasikan sebagai berikut:
Tabel 1 – Ilustrasi Perhitungan PPN untuk Setiap Pembayaran Termin
Selain memungut PPN, penyedia jasa konstruksi juga harus membuat Faktur Pajak. Pembuatan Faktur Pajak diatur di dalam Pasal 13 ayat (1a) UU PPN.
“Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:
a. saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”
(Pasal 13 ayat (1a) UU PPN)
Pada prinsipnya, Faktur Pajak harus dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan. Dari contoh ilustrasi pada Tabel 1, faktur pajak harus dibuat untuk setiap penerimaan pembayaran termin dalam pengerjaan jasa konstruksi.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa saat terutangnya PPN untuk penyedia jasa konstruksi yang mengakui pendapatan dengan percentage of completion method adalah saat pembayaran termin dalam hal pembayaran tersebut dilakukan sebelum penyerahan jasa konstruksi.
