Ringkasan Jawaban
Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor yang definisinya dapat dipersamakan dengan PEB. PEB merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Ekspor yang dilakukan tanpa menerbitkan PEB dapat dianggap sebagai ekspor yang PPN-nya tidak dipungut oleh PKP. Dengan demikian, PKP dapat dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak sebagai akibat dari tidak dibuatnya faktur pajak (PEB).
Pembahasan Lengkap
Terima kasih atas pertanyaan yang Ibu Lussy ajukan.
Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.04/2019 (“PMK-21/2019”) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor, disebutkan bahwa barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor yang definisinya dapat dipersamakan dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Pasal 5 PMK-21/2019 mengatur beberapa jenis ekspor barang yang tidak diwajibkan untuk membuat PEB yang berbunyi:
“Pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak wajib atas ekspor:
a. barang pribadi penumpang;
b. barang awak sarana pengangkut;
c. barang pelintas batas; atau
d. barang kiriman melalui PT (Persero) Pos Indonesia dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram.
e. barang pribadi penumpang;”
(Pasal 5 PMK-21/2019)
Dari kasus Ibu Lussy, diasumsikan bahwa ekspedisi yang digunakan adalah PT Pos Indonesia dan barang tersebut beratnya tidak melebihi 100 kg sehingga memenuhi ketentuan pada Pasal 5 huruf d PMK-21/2019. Jika demikian, maka pihak PT Pos Indonesia tidak perlu menerbitkan PEB.
Namun jika persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka kegiatan ekspor BKP Berwujud yang Ibu lakukan harus tetap dibuatkan PEB. PEB dibuat oleh eksportir dalam hal ini pemilik barang atau pihak lain yang melakukan penyerahan Jasa Pengurusan Ekspor kepada pemilik barang. Dengan demikian, seharusnya PEB tetap dibuat oleh pemilik barang, dalam kasus ini adalah Ibu Lussy, sedangkan pihak ekspedisi tidak wajib membuat PEB sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf d PMK-21/2019.
Sesuai Pasal 3 ayat (2) Peraturan Dirjen Pajak No. PER – 07/PJ/2021 (“PER-07/2021”), PEB merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Pasal 2 ayat (2) PER-07/2021 mengatur bahwa PEB atas Ekspor BKP Berwujud dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN.
Karena PEB kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak maka tidak dibuatnya PEB menjadi indikasi bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak menerbitkan faktur pajak atas kegiatan ekspor BKP Berwujud tersebut. Dalam hal ini, tidak diterbitkannya faktur pajak sama dengan tidak dipungutnya PPN atas ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
Meskipun tarif PPN atas ekspor BKP Berwujud bernilai 0%, tetapi ketentuan pembuatan faktur pajak harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan perpajakan. Dengan tidak diterbitkannya faktur pajak, dalam hal ini PEB, maka DJP dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU KUP”) sbb.:
“Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:
d. pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat Faktur Pajak;”
(Pasal 14 ayat (1) huruf d UU KUP)
STP ini diterbitkan untuk menagih jumlah PPN yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak.
Kesimpulannya, ekspor yang dilakukan tanpa menerbitkan PEB dapat dianggap sebagai ekspor yang PPN-nya tidak dipungut oleh PKP. Oleh karena itu, PKP dapat dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak sebagai akibat dari tidak dibuatnya faktur pajak (PEB).
Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga membantu.
