Ringkasan Jawaban
NPWP merupakan nomor identitas yang digunakan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP hanya dilakukan bagi Wajib Pajak yang penghasilannya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada suatu tahun pajak. Dengan demikian, apabila pemagang memperoleh penghasilan yang masih berada di bawah batas PTKP, pemagang tersebut tidak diwajibkan untuk memiliki NPWP.
Penjelasan Lengkap
Terima kasih Bapak Ahmad atas pertanyaannya. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) merupakan nomor identitas yang digunakan Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-04/PJ/2020, Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membuat NPWP apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”
(Pasal 2 ayat (1) UU KUP)
“Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.”
(Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU KUP)
Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP hanya dilakukan bagi Wajib Pajak yang penghasilannya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada suatu tahun pajak. Hal ini merujuk pada bagian penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Dengan demikian, apabila pemagang memperoleh penghasilan yang masih berada di bawah batas PTKP, pemagang tersebut tidak diwajibkan untuk memiliki NPWP. Bagi orang pribadi yang tidak menjalankan usaha dan pekerjaan bebas, kewajiban memiliki NPWP orang pribadi berlaku apabila menerima penghasilan di atas PTKP.
“Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.”
(Pasal 2 ayat (2) UU PPh)
“… Dengan perkataan lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Sehubungan dengan pemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.”
(Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PPh)
Namun, apabila pemagang tersebut memperoleh penghasilan di atas PTKP, mereka memiliki kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP pada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) atau KP2KP (Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemagang tersebut. Apabila pemagang tersebut belum memiliki NPWP, pihak perusahaan harus menerapkan pemotongan pajak dengan tarif lebih tinggi 20% dari jumlah pajak terutang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (5a) UU PPh.
“Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.”
(Pasal 21 ayat (5a) UU PPh)
