Ringkasan Jawaban
Pembahasan Lengkap
Terima kasih atas pertanyaannya. Betul Pak Zainal, bawasannya atas penyerahan listrik tidak ada pajak keluaran karena penyerahan listrik dibebaskan dari pengenaan PPN sehingga Pajak Masukan atas perolehan bahan baku pembangkit listrik tidak dapat dikreditkan seluruhnya.
Dalam Pasal 16B ayat (1) UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d. UU No. 6 Tahun 2023 (“UU PPN”), disebutkan bahwa:
“Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:
a. kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean;
b. penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu;
c. impor Barang Kena Pajak tertentu;
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; dan
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean,
diatur dengan Peraturan Pemerintah.” (UU PPN)
Listrik merupakan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis menurut Pasal 16B ayat (1) UU PPN sehingga atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 6 ayat (2) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 (PP No. 49/2022) sebagaimana dikutip dibawah ini.
“Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi:
l. Listrik, termasuk biaya penyambungan listrik dan biaya beban listrik, kecuali untuk rumah dengan daya di atas 6.600 (enam ribu enam ratus) Voltase Amper” (PP No. 49/2022)
Konsekuensi atas pembebasan dari pengenaan PPN bagi penyerahan listrik ini mengakibatkan tidak adanya pajak keluaran. Sedangkan menurut konsep PPN, Pajak Masukan hanya dapat dikreditkan Ketika ada pajak keluaran. Artinya, Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan listrik yang memperoleh pembebasan PPN tersebut tidak dapat dikreditkan karena tidak adanya pajak keluaran. Hal ini sebutkan dalam Pasal 16B ayat (3) UU PPN yang berbunyi:
“Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.” (UU PPN)
Dengan demikian, Pajak Masukan atas perolehan bahan baku produksi listrik berupa komponen C yang terdiri dari gas dan jasa tidak dapat dikreditkan seluruhnya karena pajak tidak adanya pajak keluaran atas penyerahan listrik. Hal ini karena dibebaskannya penyerahan listrik dari pengenaan PPN.
