Annual Report merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi yang wajib disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan ini memuat informasi mengenai kinerja perusahaan, tata kelola, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, hingga laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Karena menjadi salah satu sumber informasi bagi investor, pemegang saham, dan regulator, penyampaiannya memiliki batas waktu yang ditetapkan oleh OJK. (OJK, 2016).
Dalam praktiknya, perusahaan dapat menghadapi kondisi yang menyebabkan Annual Report belum dapat disampaikan sesuai tenggat waktu, misalnya proses penyelesaian laporan keuangan, finalisasi informasi tata kelola, proses persetujuan internal, atau kendala teknis dalam penyampaian laporan. Lantas, apa konsekuensinya apabila Annual Report terlambat disampaikan kepada OJK?
Berdasarkan POJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan Annual Report kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Dengan demikian, bagi perusahaan yang tahun bukunya berakhir pada 31 Desember, batas waktu normal penyampaian Annual Report adalah akhir April tahun berikutnya.
Terdapat kondisi tertentu yang dapat menyebabkan Annual Report harus disampaikan lebih awal. Apabila Annual Report telah tersedia bagi pemegang saham sebelum berakhirnya batas waktu tersebut, laporan wajib disampaikan kepada OJK pada tanggal yang sama dengan saat laporan tersedia bagi pemegang saham. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memperhatikan konsistensi antara waktu penyediaan Annual Report kepada pemegang saham dan waktu penyampaiannya kepada OJK.
Apabila batas waktu penyampaian jatuh pada hari libur, laporan wajib disampaikan paling lambat pada satu hari kerja berikutnya. Jika perusahaan tetap menyampaikan laporan setelah batas waktu tersebut, penghitungan jumlah hari keterlambatan dimulai sejak hari pertama setelah batas akhir penyampaian.
Keterlambatan Annual Report Dapat Dikenai Sanksi
Keterlambatan penyampaian Annual Report merupakan pelanggaran terhadap ketentuan keterbukaan informasi. Berdasarkan Pasal 19 POJK 29/POJK.04/2016, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar ketentuan tersebut, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Sanksinya dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.
Untuk kasus keterlambatan penyampaian laporan, sanksi administratif yang paling relevan pada praktiknya adalah peringatan tertulis dan/atau denda. OJK sendiri secara berkala mengenakan sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian laporan kepada pelaku usaha di sektor pasar modal. Sebagai contoh, sepanjang 2025, OJK melaporkan telah mengenakan denda atas keterlambatan penyampaian laporan dengan nilai Rp39,18 miliar kepada 535 pelaku usaha jasa keuangan di pasar modal serta 184 peringatan tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan.
Penting untuk dipahami bahwa keterlambatan Annual Report bukan berarti kewajiban penyampaian laporan menjadi gugur. Perusahaan tetap wajib menyampaikan Annual Report kepada OJK meskipun telah melewati batas waktu. Sanksi administratif yang dikenakan merupakan konsekuensi atas keterlambatan, bukan pengganti kewajiban untuk menyampaikan laporan.
Selain disampaikan kepada OJK, Annual Report juga wajib dimuat dalam situs web Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal yang sama dengan penyampaian Annual Report kepada OJK. Dengan demikian, perusahaan perlu memastikan bahwa penyampaian kepada OJK dan publik dilakukan secara konsisten.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Sudah Terlambat?
Apabila perusahaan menyadari bahwa Annual Report telah melewati batas waktu, langkah utama yang perlu dilakukan adalah segera menyelesaikan dan menyampaikan laporan kepada OJK. Perusahaan sebaiknya tidak menunda penyampaian hanya karena laporan sudah terlanjur terlambat. Semakin lama keterlambatan berlangsung, semakin besar pula eksposur perusahaan terhadap tindakan pengawasan dan sanksi administratif.
Pada saat yang sama, perusahaan perlu melakukan evaluasi internal mengenai penyebab keterlambatan. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa kendala yang terjadi, baik berkaitan dengan proses penyusunan, pengumpulan data, persetujuan manajemen, maupun aspek teknis penyampaian, dapat diperbaiki untuk periode berikutnya.
Direksi dan Dewan Komisaris juga perlu memperhatikan tanggung jawab mereka atas Annual Report. POJK 29/POJK.04/2016 menetapkan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas kebenaran isi Annual Report. Laporan tersebut juga wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penyampaian.
Dengan demikian, persoalan keterlambatan sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari pengendalian kepatuhan perusahaan. Annual Report perlu dipersiapkan melalui timeline yang memberikan ruang cukup untuk proses pengumpulan data, penyusunan, penelaahan, audit laporan keuangan, finalisasi, persetujuan, penandatanganan, dan penyampaian kepada OJK.
Pada akhirnya, ketepatan waktu penyampaian Annual Report merupakan bagian dari kewajiban keterbukaan informasi perusahaan. Perusahaan yang mengalami keterlambatan tetap wajib menyampaikan laporan dan dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, perusahaan perlu membangun proses penyusunan Annual Report yang terencana agar kewajiban pelaporan dapat dipenuhi secara tepat waktu dan informasi yang disampaikan kepada investor tetap berkualitas.
