Penerapan pungutan pariwisata yang dikhususkan untuk pelestarian lingkungan dan budaya bagi wisatawan asing di Bali menjadi katalis untuk meninjau instrumen fiskal serupa di daerah wisata Indonesia lainnya.
Secara teoretis, kebijakan ini merupakan instrumen yang elegan, bertujuan menginternalisasi external cost pariwisata—suatu konsep fundamental dalam ekonomi lingkungan—dengan cara yang adil. Ide dasarnya adalah menerapkan Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle), di mana pihak yang menyebabkan dampak lingkungan, yaitu wisatawan dan industri pariwisata, turut bertanggung jawab membiayai pemulihannya.
Di sisi lain, mengadopsi model ini secara luas di Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan kompleksitas ekonomi dan disparitas administrasi yang tinggi, menuntut tinjauan yang jauh lebih kritis. Pertanyaan mendasarnya bukan lagi apakah bisa dilakukan, melainkan perlukah Indonesia buru-buru menjadikannya solusi utama?
Risiko Mengusir Wisatawan
Kekhawatiran pertama terletak pada potensi distorsi pasar dan dampaknya terhadap daya saing. Dalam ranah teori Elastisitas Permintaan di mana permintaan pariwisata di Asia Tenggara sangat sensitif terhadap harga, biaya tambahan sekecil apapun berisiko mengalihkan arus wisatawan yang sangat sensitif terhadap bujet.
Ketika destinasi pesaing—yang mungkin belum menerapkan pungutan serupa—menawarkan harga yang lebih kompetitif, pendapatan yang dikumpulkan dari pajak mungkin tidak sebanding dengan kerugian ekonomi akibat penurunan jumlah kunjungan.
Pemerintah perlu melakukan studi Elastisitas Harga mendalam di setiap destinasi super prioritas sebelum memberlakukan pajak, memastikan kebijakan ini tidak menjadi bumerang yang justru mengorbankan ekonomi dan lapangan kerja lokal.
Lebih jauh, esensi keadilan dalam Prinsip Pencemar Membayar terancam ketika pungutan lingkungan diterapkan sebagai flat fee atau biaya tetap per kedatangan. Pajak seperti ini gagal membedakan antara “wisatawan green” yang tinggal lebih lama dan minim sampah, dengan “wisatawan massal” yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang lebih besar dalam waktu singkat. Alih-alih bersifat proporsional terhadap dampak, pungutan ini menjadi biaya masuk yang regresif dan sama rata, berpotensi melanggar semangat keadilan lingkungan yang ingin ditegakkan.
Baca juga: Pajak Wisatawan Asing dalam Mewujudkan Sustainable Tourism
Menuntut Transparansi dan Efektifitas Alokasi Dana
Tantangan terbesar berikutnya adalah isu akuntabilitas dan potensi Kegagalan Pasar Pemerintah (Government Failure). Keberhasilan instrumen pajak lingkungan sepenuhnya bergantung pada transparansi dan efektivitas alokasi dananya. Jika dana yang terkumpul—seperti Rp150.000 dari setiap turis di Bali—akhirnya masuk ke kas umum daerah atau diserap oleh proyek non-lingkungan, pajak tersebut akan kehilangan legitimasi moralnya. Masyarakat internasional dan wisatawan akan melihatnya bukan sebagai biaya perlindungan lingkungan, melainkan sekadar sumber pendapatan baru.
Untuk memitigasi risiko ini, Indonesia harus mencontoh praktik terbaik global. Negara-negara seperti Maladewa dan Selandia Baru tidak hanya memungut biaya, tetapi juga secara rutin menerbitkan Laporan Kinerja Tahunan yang diaudit, merinci secara spesifik proyek-proyek yang didanai—misalnya, alokasi dana untuk pengelolaan limbah regional di Maladewa atau perbaikan jalur konservasi di Selandia Baru.
Tanpa komitmen tegas terhadap transparansi, serta kapasitas administrasi yang memadai untuk mengelola sistem e-retribusi yang andal, rencana perluasan Green Tax di luar Bali berisiko terperosok dalam keraguan publik dan inefisiensi.
Pada akhirnya, Green Tax adalah alat kebijakan yang kuat, namun ia bukanlah peluru perak. Sebelum membebankan pajak baru kepada wisatawan, pemerintah daerah seharusnya terlebih dahulu mengevaluasi dan memastikan efisiensi serta transparansi penggunaan sumber daya fiskal dan lingkungan yang sudah tersedia, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Lingkungan.
Green Tax hanya akan menjadi solusi yang efektif, bukan beban fiskal baru, apabila diterapkan dengan hati-hati, didukung oleh studi ilmiah yang solid, dan dijamin oleh komitmen politik yang tinggi terhadap akuntabilitas lingkungan.
Penulis: Umar Hanif Al Faruqy
