Mengapa Strategi Green Jobs Mendesak?
Indonesia menghadapi tantangan ganda: di satu sisi, ekonomi nasional masih bergantung pada sumber daya alam yang rentan terhadap dampak perubahan iklim; di sisi lain, agenda dekarbonisasi dan transisi energi menuntut perubahan besar dalam struktur ketenagakerjaan. Jika transisi ini tidak diantisipasi sejak awal, risiko sosial-ekonomi akan muncul: meningkatnya pengangguran di sektor-sektor lama, ketidaksiapan pekerja untuk mengisi lapangan kerja baru, hingga meluasnya kesenjangan keterampilan.
Oleh karena itu, green jobs tidak bisa dipandang sebagai wacana normatif belaka, melainkan harus diletakkan sebagai pilar strategi pembangunan.
Sektor Mana yang Harus Jadi Fokus?
Berdasarkan strategi NDC (Nationally Determined Contributions) dan target Net Zero Emission (NZE) 2060, ada dua sektor yang menjadi prioritas transisi hijau: energi serta kehutanan dan penggunaan lahan (FOLU). Namun, dampaknya akan meluas ke hampir semua sektor ekonomi.
-
Energi dan manufaktur: kebutuhan akan tenaga ahli energi terbarukan, teknisi kendaraan listrik, dan pekerja rantai pasok energi bersih akan terus tumbuh.
-
Pertanian, kehutanan, dan perikanan: sektor ini bukan hanya terdampak perubahan iklim, tetapi juga menyimpan potensi penciptaan green jobs dalam bentuk praktik pertanian rendah karbon, pengelolaan hutan berkelanjutan, hingga konservasi sumber daya laut.
-
Sektor jasa: mulai dari konsultansi lingkungan, riset teknologi bersih, hingga keuangan hijau, jasa akan menjadi sektor yang memperkuat ekosistem green jobs di masa depan.
Dengan kata lain, strategi green jobs di Indonesia tidak bisa sektoral semata, melainkan lintas sektor dengan fokus pada rantai pasok industri yang terdampak transisi energi dan kebijakan iklim.
Menyiapkan Tenaga Kerja untuk Transisi Hijau
Kebutuhan tenaga kerja hijau bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kualitas. Di tingkat teknis, pekerja dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan lapangan seperti instalasi panel surya, pemeliharaan turbin angin, atau pengelolaan limbah daur ulang. Di tingkat profesional, dibutuhkan keahlian lebih strategis: perencana kota berkelanjutan, insinyur energi terbarukan, hingga analis ESG yang memastikan praktik perusahaan selaras dengan prinsip tata kelola keberlanjutan.
Selain keterampilan teknis, ada pula kebutuhan soft skills seperti literasi lingkungan, kemampuan beradaptasi terhadap teknologi baru, dan kolaborasi lintas disiplin. Kombinasi ini akan menentukan apakah Indonesia mampu mengisi pasar kerja hijau dengan SDM lokal, atau justru bergantung pada tenaga kerja asing.
Implikasi bagi Tata Kelola Perusahaan
Bagi dunia usaha, agenda green jobs tidak bisa dilepaskan dari praktik Good Corporate Governance (GCG). Mengabaikan isu ini akan menimbulkan risiko tata kelola yang serius: mulai dari kegagalan memenuhi standar ESG global, kehilangan akses pendanaan hijau, hingga reputasi yang buruk di mata investor internasional.
Sebaliknya, perusahaan yang proaktif menyiapkan strategi tenaga kerja hijau akan memperoleh keunggulan kompetitif. Mereka tidak hanya selaras dengan regulasi, tetapi juga membangun kepercayaan publik. Dalam kerangka teori stakeholder (Freeman, 1984), kesiapan menghadapi transisi hijau menunjukkan bahwa perusahaan tidak sekadar mencari keuntungan, melainkan juga memperhatikan kepentingan pekerja, komunitas, dan lingkungan sebagai pemangku kepentingan utama.
Baca juga: “Pentingkah Green Jobs bagi Perusahaan?”
Jalan ke Depan
ILO memperingatkan bahwa tanpa definisi operasional green jobs yang jelas, Indonesia berisiko menghadapi kesulitan dalam menetapkan target, mengukur capaian, dan menyelaraskan kebijakan antar-sektor. Karena itu, langkah pertama yang mendesak adalah merumuskan definisi yang seragam, yang dapat menjadi rujukan bagi pemerintah, perusahaan, maupun lembaga pendidikan.
Dengan strategi yang tepat, green jobs bukan hanya akan membantu Indonesia memenuhi target iklim, tetapi juga menciptakan pekerjaan yang lebih layak, inklusif, dan berdaya saing global.
Penulis: Umar Hanif Al Faruqy
