Publikasi Sustainability Report kini telah menjadi praktik yang semakin lazim di kalangan perusahaan, khususnya perusahaan berskala besar. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari peran Global Reporting Initiative (GRI) yang sejak akhir 1990-an memperkenalkan pedoman pelaporan keberlanjutan untuk mendorong pengungkapan informasi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih terstruktur, dapat dibandingkan, serta andal. Seiring perkembangannya, GRI telah menjadi standar pelaporan keberlanjutan yang paling luas digunakan oleh perusahaan di berbagai negara dan menjadi salah satu rujukan utama dalam praktik pelaporan keberlanjutan global.
Seiring meningkatnya ekspektasi terhadap transparansi perusahaan, fungsi Sustainability Report pun mengalami perubahan yang cukup signifikan. Laporan keberlanjutan tidak lagi dipandang sebagai pelengkap Annual Report, melainkan telah berkembang menjadi sumber informasi strategis bagi investor, regulator, pelanggan, lembaga pembiayaan, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam menilai kinerja dan komitmen keberlanjutan suatu perusahaan. Tidak mengherankan apabila semakin banyak perusahaan mengadopsi GRI Standards sebagai acuan utama dalam penyusunan laporan keberlanjutan.
Di balik kualitas sebuah Sustainability Report, terdapat satu prinsip yang menjadi fondasi seluruh proses pelaporannya, yaitu materialitas (materiality). Sejak awal pengembangannya, GRI mengadaptasi konsep materialitas dari pelaporan keuangan, kemudian memperluas cakupannya agar mampu mencerminkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan. Melalui prinsip ini, perusahaan diarahkan untuk mengungkapkan isu-isu yang benar-benar memiliki dampak signifikan terhadap bisnis maupun yang secara substantif memengaruhi penilaian dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan.
Oleh karena itu, materialitas tidak dapat dipahami hanya sebagai proses memilih topik yang akan dimasukkan ke dalam laporan. Bersama prinsip stakeholder inclusiveness, sustainability context, dan completeness, materialitas menjadi salah satu pilar utama yang menentukan kualitas Sustainability Report. Proses ini membantu perusahaan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan isu keberlanjutan yang paling relevan sehingga laporan yang dihasilkan menjadi lebih fokus, mencerminkan kondisi perusahaan secara utuh, serta memberikan informasi yang benar-benar dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan.
Lebih dari sekadar meningkatkan fokus pelaporan, penerapan prinsip materialitas juga berperan dalam membangun kredibilitas informasi yang disampaikan perusahaan. Penentuan topik material membantu perusahaan menghindari praktik cherry-picking, yaitu kecenderungan hanya mengungkapkan informasi yang memberikan citra positif sambil mengabaikan isu-isu yang kurang menguntungkan. Apabila praktik tersebut terjadi, laporan keberlanjutan berpotensi kehilangan relevansi dan kepercayaan publik karena tidak lagi mencerminkan kondisi perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, proses identifikasi isu material bukan sekadar memenuhi ketentuan standar, tetapi menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa informasi yang diungkapkan bersifat seimbang, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Urgensi Materialitas Dalam Menunjukkan Transparansi
Meskipun urgensinya semakin diakui, implementasi prinsip materialitas di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak perusahaan telah menyampaikan bahwa mereka melakukan materiality assessment, tetapi belum seluruhnya menjelaskan bagaimana proses tersebut dijalankan. Informasi mengenai metodologi yang digunakan, kriteria penilaian, asumsi yang mendasari pemilihan isu, hingga mekanisme pelibatan pemangku kepentingan sering kali belum diungkapkan secara memadai. Padahal, transparansi terhadap proses tersebut merupakan salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan terhadap kualitas Sustainability Report.
Temuan tersebut juga diperkuat oleh penelitian Luís Miguel Fonseca (2020) Melalui analisis terhadap 140 Sustainability Report yang telah memperoleh GRI Materiality Disclosures Service, Fonseca menemukan bahwa sebagian besar perusahaan telah mengungkapkan penerapan prinsip materialitas. Namun, penjelasan mengenai proses materiality assessment masih cenderung bersifat umum, terutama terkait metodologi, dasar penilaian, dan pelibatan pemangku kepentingan dalam menentukan isu-isu material.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi proses materialitas sama pentingnya dengan pengungkapan topik material itu sendiri. Tanpa penjelasan mengenai bagaimana suatu isu ditetapkan sebagai prioritas, pemangku kepentingan akan sulit menilai apakah isu tersebut benar-benar mencerminkan dampak bisnis perusahaan atau sekadar memenuhi persyaratan pelaporan. Pandangan ini sejalan dengan Puroila dan Mäkelä (2019) yang menegaskan bahwa penentuan materialitas bukan sekadar proses teknis, melainkan melibatkan pertimbangan strategis dan professional judgment manajemen.
Implikasi dari proses tersebut tidak berhenti pada penentuan isu yang dilaporkan. Unerman dan Zappettini (2014) menunjukkan bahwa materialitas juga memengaruhi informasi yang tidak diungkapkan (non-disclosure). Dengan demikian, kredibilitas Sustainability Report bergantung pada dua aspek utama, yaitu relevansi informasi yang diungkapkan serta transparansi perusahaan dalam menjelaskan alasan suatu isu diprioritaskan atau tidak dimasukkan ke dalam laporan.
Menariknya, Fonseca juga menemukan bahwa penggunaan GRI Standards maupun keterlibatan pihak independen (external assurance) belum tentu menghasilkan transparansi yang lebih baik dalam proses materialitas. Di sisi lain, penelitian Beske et al. (2020) menunjukkan bahwa pendekatan materiality assessment dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing industri sehingga tidak dapat diseragamkan. Oleh karena itu, perusahaan perlu merancang proses identifikasi isu material secara sistematis, berbasis data, dan melibatkan pemangku kepentingan secara bermakna. Pendekatan tersebut memungkinkan perusahaan menghasilkan Sustainability Report yang selaras dengan GRI Standards sekaligus memperkuat kredibilitas informasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan.
