Setelah memahami konsep umum mengenai barang dan jasa yang tidak dikenai PPN sebagai bagian dari pendekatan negative list, pembahasan selanjutnya perlu diarahkan secara lebih spesifik. Hal ini penting karena karakteristik pengecualian atas barang dan jasa memiliki dasar kebijakan serta implikasi perpajakan yang berbeda.
Oleh karena itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih sistematis, pembahasan dalam bagian ini difokuskan terlebih dahulu pada kategori barang yang tidak dikenai PPN. Dengan memisahkan pembahasan antara barang dan jasa, praktisi perpajakan dapat lebih mudah mengidentifikasi kriteria, dasar hukum, serta perlakuan pajak yang berlaku pada masing-masing jenis transaksi.
Dengan kerangka tersebut, bagian berikut akan menguraikan secara lebih rinci mengenai barang-barang yang tetap dikategorikan sebagai bukan Barang Kena Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 4A UU PPN.
Barang Tidak Dikenai Pajak (Non-BKP)
Setelah memahami kaidah umum bahwa pada dasarnya seluruh barang merupakan Barang Kena Pajak, langkah berikutnya yang tidak kalah penting bagi praktisi perpajakan adalah mengidentifikasi jenis barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Dalam sistem PPN di Indonesia, pengecualian tersebut diatur secara terbatas melalui Pasal 4A UU PPN, sebagai upaya menjaga keseimbangan antara perluasan basis pajak dan prinsip keadilan.
Perkembangan regulasi menunjukkan adanya perubahan pendekatan yang cukup mendasar. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pemerintah melakukan penataan ulang terhadap daftar barang yang tidak dikenai PPN. Sejumlah komoditas yang sebelumnya termasuk dalam kategori non-objek, seperti hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya serta barang kebutuhan pokok tertentu, kini tidak lagi termasuk dalam daftar pengecualian dan diklasifikasikan sebagai Barang Kena Pajak.
Perubahan ini mencerminkan pergeseran kebijakan dari pendekatan pengecualian langsung menuju pengelolaan melalui skema fasilitas perpajakan. Alih-alih dikeluarkan dari sistem PPN, barang-barang strategis tersebut tetap berada dalam cakupan objek pajak, namun diberikan perlakuan khusus berupa fasilitas PPN dibebaskan atau tidak dipungut sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih netral dan efisien, sekaligus mengurangi potensi distorsi dalam rantai produksi dan distribusi. Dengan tetap memasukkan komoditas tersebut dalam sistem PPN, pemerintah juga memperoleh kontrol administrasi yang lebih baik tanpa harus mengorbankan aspek perlindungan terhadap masyarakat.
Sebagai acuan operasional, berikut merupakan rincian jenis barang yang berdasarkan ketentuan terbaru tetap dikategorikan sebagai barang yang tidak dikenai PPN.
Tabel Jenis Barang Tidak Kena PPN (Non-BKP)
| No | Kelompok Barang | Definisi/Kriteria Berdasarkan UU HPP |
| 1 | Makanan dan Minuman di Tempat | Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering. Barang ini merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga tidak dikenakan PPN pusat untuk menghindari pajak ganda |
| 2 | Uang dan Surat Berharga | Uang dan surat berharga dalam bentuk apa pun yang memiliki nilai sebagai alat pembayaran atau instrumen keuangan. |
| 3 | Emas Batangan (Cadangan Negara) | Emas batangan yang diperuntukkan bagi kepentingan cadangan kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |
Berdasarkan Pasal 4A ayat (2) UU PPN sebagaimana telah diubah dengan UU HPP, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya telah dihapus dari daftar jenis barang yang tidak dikenai PPN. Artinya, barang-barang tersebut kini berstatus sebagai Barang Kena Pajak (BKP). Namun, perlu dicatat bahwa meskipun berstatus BKP, penyerahannya dapat diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN (seperti untuk komoditas tertentu yang sangat dibutuhkan rakyat banyak) atau tetap dikenakan PPN tergantung pada aturan turunannya.
Jasa Tidak Dikenai Pajak (Non-JKP)
Sejalan dengan perubahan yang terjadi pada sektor barang, klasifikasi jasa yang tidak dikenai PPN juga mengalami penyesuaian mendasar setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jika pada rezim sebelumnya cakupan jasa yang dikecualikan dari PPN relatif luas dan mencakup berbagai sektor sosial dan ekonomi, maka dalam kerangka hukum yang baru pemerintah melakukan penyederhanaan secara signifikan.
Penataan ulang tersebut didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, untuk menghindari potensi tumpang tindih pemajakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sejumlah jasa yang tetap berada dalam kategori tidak dikenai PPN pada umumnya merupakan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga pengenaan pajaknya berada dalam kewenangan pemerintah daerah. Kedua, untuk memperluas basis perpajakan sekaligus meningkatkan kualitas administrasi, melalui perubahan pendekatan dari pengecualian langsung menjadi pemberian fasilitas PPN. Dalam pendekatan ini, jasa-jasa strategis seperti jasa kesehatan dan jasa pendidikan tidak lagi dikeluarkan dari sistem PPN, melainkan diklasifikasikan sebagai Jasa Kena Pajak yang memperoleh fasilitas pembebasan.
Implikasinya, daftar jasa yang tidak dikenai PPN saat ini menjadi jauh lebih terbatas dan hanya mencakup jasa dengan karakteristik tertentu atau yang secara kebijakan dialokasikan ke dalam rezim perpajakan daerah. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap klasifikasi ini menjadi penting bagi praktisi perpajakan agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan perlakuan pajak.
Berdasarkan Pasal 4A ayat (3) Undang-Undang PPN sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, berikut adalah rincian jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
Tabel Jenis Jasa Tidak Dikenai PPN (Non-JKP)
| No | Kelompok Jasa | Definisi/Kriteria Berdasarkan UU HPP |
| 1 | Jasa Keagamaan | Jasa yang meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah/dakwah, dan jasa lainnya di bidang keagamaan. |
| 2 | Jasa Kesenian dan Hiburan | Meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni atau hiburan yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 3 | Jasa Perhotelan | Jasa penyewaan kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, pedepokan, dan sejenisnya, termasuk jasa pendukungnya, yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 4 | Jasa yang Disediakan Pemerintah | Jasa dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum yang meliputi jenis jasa yang tidak dapat disediakan oleh bentuk badan lain dan jasa tersebut hanya dapat disediakan oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangannya. |
| 5 | Jasa Penyediaan Tempat Parkir | Jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. |
| 6 | Jasa Boga atau Katering | Meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. |
Keterkaitan dengan Pajak Daerah menjadi salah satu aspek penting dalam memahami klasifikasi jasa yang tidak dikenai PPN. Sebagian besar jasa yang saat ini tetap berada dalam kategori non-JKP, seperti jasa kesenian dan hiburan, perhotelan, parkir, serta jasa boga atau katering, pada dasarnya tidak dibebaskan dari pengenaan pajak. Pengecualian dari PPN pusat dilakukan karena jasa-jasa tersebut telah menjadi objek Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang dipungut oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pengaturan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pajak berganda antara pemerintah pusat dan daerah.
Di sisi lain, terdapat sejumlah jenis jasa yang mengalami perubahan status secara signifikan pasca berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jasa-jasa yang sebelumnya termasuk dalam daftar non-JKP berdasarkan rezim Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 kini tidak lagi dikategorikan sebagai pengecualian. Beberapa di antaranya meliputi jasa pelayanan kesehatan medik, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan, jasa penyiaran non-iklan, jasa angkutan umum dalam negeri, serta jasa tenaga kerja.
Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan kebijakan. Jasa-jasa tersebut tidak lagi dikeluarkan dari sistem PPN, melainkan dimasukkan sebagai objek PPN yang diberikan perlakuan khusus berupa fasilitas pembebasan sesuai ketentuan Pasal 16B. Dengan demikian, secara substansi tidak terdapat beban PPN yang harus dibayar, namun secara administratif tetap berada dalam sistem PPN, termasuk kewajiban penerbitan Faktur Pajak dengan kode transaksi yang sesuai.
Secara konseptual, dapat disimpulkan bahwa jasa yang saat ini dikategorikan sebagai non-JKP benar-benar berada di luar sistem PPN karena kewenangan pemajakannya berada pada pemerintah daerah. Sementara itu, jasa-jasa strategis yang sebelumnya termasuk non-objek kini telah menjadi bagian dari sistem PPN, meskipun diberikan fasilitas pembebasan, sehingga tetap tercatat dalam mekanisme administrasi perpajakan.
