Bagaimana Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan? -

Syarat Formal dan Material Pengkreditan Pajak Masukan

Dalam rezim PPN yang menganut indirect subtraction method, mekanisme pengkreditan Pajak Masukan (PM) terhadap Pajak Keluaran (PK) merupakan inti dari sistem perpajakan. Selisih antara keduanya akan menentukan posisi Pengusaha Kena Pajak, apakah berada dalam kondisi Kurang Bayar yang wajib disetor ke kas negara atau Lebih Bayar yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya maupun dimintakan restitusi.

Namun demikian, hak untuk mengkreditkan Pajak Masukan tidak serta-merta timbul secara otomatis. Hak tersebut hanya dapat digunakan apabila memenuhi ketentuan yang berlaku, karena pengkreditan PM dibatasi oleh persyaratan hukum yang ketat, baik dari sisi formal maupun material.

Syarat Material

Syarat material berkaitan dengan substansi ekonomi dari transaksi yang mendasari timbulnya Pajak Masukan. Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Masukan hanya dapat dikreditkan apabila perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pengusaha Kena Pajak. Hubungan langsung ini mencakup aktivitas produksi, distribusi, pemasaran, hingga kegiatan manajerial yang menghasilkan penyerahan yang terutang PPN.

Pembelian mesin produksi atau bahan baku merupakan contoh transaksi yang memenuhi syarat material. Sebaliknya, pembelian barang untuk kepentingan pribadi, seperti kendaraan mewah untuk direktur, tidak memenuhi syarat material sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

Syarat Formal

Syarat formal berkaitan dengan keabsahan dokumen yang menjadi dasar pengkreditan Pajak Masukan. Mengacu pada Pasal 9 ayat (2b) juncto Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Masukan harus didukung oleh dokumen yang sah berupa Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, seperti Pemberitahuan Impor Barang. Dokumen tersebut wajib diisi secara lengkap, jelas, dan benar, termasuk memuat identitas penjual dan pembeli (NPWP atau NIK), nilai transaksi, serta jumlah PPN yang dipungut.

Pembatalan Pengkreditan

Dalam praktik, kedua syarat ini seringkali tidak berjalan seiring. Terdapat kondisi di mana Faktur Pajak telah memenuhi syarat formal, namun transaksi yang mendasarinya tidak memiliki substansi ekonomi yang nyata. Dalam situasi demikian, Pajak Masukan tetap tidak dapat dikreditkan karena syarat material tidak terpenuhi.

Lebih jauh lagi, apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan dalam penerbitan atau penggunaan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 39A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Pedoman pengkreditan Pajak Masukan diatur di dalam Pasal 9 UU PPN. Tabel di bawah merangkum pedoman pengkreditan tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam praktik terkait dengan rangkuman tabel tersebut diuraikan di bawah ini.

Tabel 6.1 Ikhtisar Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan (Update UU HPP & Aturan Turunan Terbaru)

No	Perihal	Keterangan & Dasar Hukum Mutakhir
1	Masa Pengkreditan Pajak Masukan	PM dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan PK dalam Masa Pajak yang sama. Faktur Pajak wajib memenuhi syarat formal Pasal 13 ayat (5) UU PPN. PM yang belum dikreditkan pada masa yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan, sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. (Pasal 9 ayat 9 UU PPN).
2	PK – PM dan Restitusi (Update Nominal)	Apabila PM > PK, selisihnya dikompensasikan ke bulan berikutnya atau direstitusi pada akhir tahun buku. Namun, Restitusi Masa (Setiap bulan) diizinkan untuk PKP tertentu (Eksporter, rekanan WAPU, dll.). Update pengembalian pendahuluan (Pasal 17C & 17D UU KUP): Bagi PKP Berisiko Rendah, batasan lebih bayar untuk mendapatkan pengembalian pendahuluan (tanpa pemeriksaan) telah dinaikkan secara drastis melalui PMK 209/PMK.03/2021 (mengubah PMK 39/2018). Batas nominal yang sebelumnya maksimal Rp1.000.000.000,- kini dinaikkan menjadi maksimal Rp5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah).
3	PM Terkait Penyerahan Terutang & Tidak Terutang	Apabila PKP melakukan penyerahan terutang PPN dan penyerahan yang dibebaskan/tidak terutang, maka PM yang dapat dikreditkan hanya yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak. Jika tidak dapat diketahui secara pasti, pengkreditan menggunakan pedoman proporsional sesuai PMK 78/PMK.03/2010 s.t.d.t.d PMK 135/PMK.011/2014.
4	Skema PPN Besaran Tertentu (Perubahan Radikal Pasal 9A)	Aturan lama (PMK 74/2010, PMK 79/2010, PMK 30/2014) telah dihapus. Pasca-UU HPP, pedoman khusus ini bermigrasi menjadi PPN Besaran Tertentu (Pasal 9A UU PPN). Diterapkan pada PKP dengan omzet tidak lebih dari Rp1,8 Miliar, atau PKP sektor tertentu seperti Kendaraan Bekas (PMK 65/PMK.03/2022), Emas Perhiasan (PMK 48/PMK.03/2023), dan Jasa Ekspedisi/Biro Wisata (PMK 71/PMK.03/2022). Konsekuensi mutlak: Seluruh Pajak Masukan atas kegiatan ini tidak dapat dikreditkan.
5	Penggabungan Usaha	PM atas BKP yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh pihak yang mengalihkan, dapat dikreditkan oleh pihak yang menerima pengalihan sepanjang belum dibiayakan/dikapitalisasi.
6	PKP Belum Berproduksi & Gagal Berproduksi (Update Durasi)	Aturan PMK 31/2014 telah dicabut. Saat ini diatur melalui PMK 18/PMK.03/2021. Bagi PKP yang belum berproduksi, PM atas perolehan Barang Modal dapat dikreditkan. Namun, wajib disetor kembali jika mengalami Keadaan Gagal Berproduksi dalam jangka waktu: 3 (tiga) tahun untuk sektor perdagangan/jasa, 5 (lima) tahun untuk sektor manufaktur, 6 (enam) tahun untuk Proyek Strategis Nasional (PSN).
7	PM yang tidak dapat Dikreditkan (Relaksasi Pasal 9 ayat 8)	Melalui UU Cipta Kerja dan UU HPP, larangan lama telah dihapus. Saat ini, PM yang murni tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 8) secara umum menyusut menjadi: a. Tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha. b. Perolehan/pemeliharaan sedan dan station wagon (kecuali disewakan/barang dagangan). c. Faktur Pajak cacat/tidak memenuhi syarat Pasal 13 ayat (5). d. Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari luar pabean yang faktur/dokumennya cacat.
8	PM eksepsional yang kini bisa dikreditkan (Pasal baru UU HPP)	Pasal 9 ayat (9a): PM perolehan barang/jasa sebelum dikukuhkan sebagai PKP kini DAPAT dikreditkan (menggunakan pedoman 80% dari PK). Pasal 9 ayat (9b): PM yang belum dilaporkan di SPT tapi ditemukan saat Pemeriksaan (oleh Fiskus), kini DAPAT dikreditkan. Pasal 9 ayat (9c): PM yang ditagih melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan pokok pajaknya telah dilunasi, kini DAPAT dikreditkan.