Dalam dua dekade terakhir, Asia Tenggara menjelma sebagai salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi paling dinamis di dunia. Didukung bonus demografi sekitar 705 juta penduduk, integrasi melalui ASEAN Economic Community (AEC), serta arus relokasi industri dari berbagai negara, kawasan ini berhasil menarik Foreign Direct Investment (FDI) senilai US$226 miliar pada 2024.
Di balik capaian tersebut, terdapat karakteristik yang hampir seragam dalam hal menarik modal investasi di sebagian besar negara ASEAN. Indonesia, Vietnam, Kamboja, Laos, hingga Filipina sama-sama mengandalkan industri padat karya dengan biaya tenaga kerja rendah sebagai mesin penciptaan lapangan kerja sekaligus sebagai daya tawar untuk menarik investasi.
Persaingan antarnegara nampaknya tidak hanya berlangsung melalui pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, atau pemberian insentif fiskal, tetapi juga melalui biaya produksi yang kompetitif, termasuk biaya tenaga kerja. Dalam konteks inilah, upah buruh kerap diposisikan sebagai salah satu instrumen daya saing ekonomi. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan yang layak diajukan. Mengapa, setelah lebih dari lima dekade pembangunan ekonomi, sebagian besar negara ASEAN masih bertumpu pada keunggulan biaya tenaga kerja untuk menarik investasi?
Selamat Datang di Rezim Buruh Upah Murah
Istilah rezim buruh upah murah dalam tulisan ini tidak dimaksudkan sebagai konsep ideologis, melainkan sebagai gambaran mengenai model pembangunan ekonomi yang secara konsisten menjadikan biaya tenaga kerja rendah sebagai salah satu sumber utama daya saing. Dalam rezim semacam ini, keberhasilan menarik investasi lebih banyak diukur dari kemampuan suatu negara menyediakan tenaga kerja yang melimpah dengan biaya produksi yang kompetitif dibandingkan dengan keberhasilannya meningkatkan produktivitas, inovasi, maupun kompleksitas industrinya.
Pola tersebut tampak pada sebagian besar negara di Asia Tenggara. Indonesia, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, hingga Filipina sama-sama mengembangkan sektor manufaktur padat karya sebagai tulang punggung industrialisasi. Industri garmen, furnitur, elektronik perakitan, hingga pengolahan hasil pertanian menjadi sektor yang menyerap jutaan tenaga kerja, sekaligus menjadi kontributor utama ekspor. Pada 2025 sektor manufaktur menyumbang sekitar 19,20% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, 30% di Vietnam, dan 27-40% di Kamboja, dengan karakteristik penggunaan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Konsekuensinya, biaya tenaga kerja menjadi salah satu variabel yang sangat diperhitungkan dalam persaingan investasi. Data menunjukkan bahwa rata-rata upah minimum bulanan di sebagian besar negara ASEAN masih berada pada kisaran US$135 hingga US$355, jauh di bawah negara-negara industri maju. Di Indonesia, upah minimum berkisar antara US$190-US$200. Sementara Vietnam menetapkan upah minimum berdasarkan wilayah dengan kisaran US$146-US$210, sedangkan Kamboja menetapkan upah minimum sektor garmen sebesar US$210 per bulan. Meskipun mekanisme penetapan upah di setiap negara berbeda, benang merah yang terlihat adalah kecenderungan menjaga biaya tenaga kerja tetap kompetitif sebagai bagian dari strategi menarik investasi.
Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari meningkatnya relokasi industri global. Ketika biaya produksi di Tiongkok meningkat akibat kenaikan upah dan transformasi menuju industri berteknologi tinggi, banyak perusahaan multinasional mulai memindahkan sebagian fasilitas produksinya ke negara-negara ASEAN. Relokasi tersebut mendorong munculnya kompetisi baru di antara negara-negara kawasan untuk menjadi tujuan investasi yang paling menarik melalui kombinasi insentif fiskal, penyederhanaan perizinan, fleksibilitas regulasi ketenagakerjaan, serta biaya tenaga kerja yang relatif rendah.
Dalam kondisi demikian, kenaikan upah sering kali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap daya saing investasi. Kekhawatiran bahwa investor akan memindahkan fasilitas produksinya ke negara tetangga yang menawarkan biaya lebih murah membuat ruang bagi peningkatan kesejahteraan pekerja menjadi semakin terbatas. Akibatnya, negara-negara ASEAN menghadapi dilema yang sama, mempertahankan daya tarik investasi dengan menjaga biaya produksi tetap rendah atau mendorong kenaikan upah yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi dianggap dapat mengurangi daya saing jangka pendek.
Persoalannya, strategi pembangunan yang terlalu lama bertumpu pada biaya tenaga kerja murah menyimpan konsekuensi jangka panjang. Upah yang tumbuh lebih lambat dibandingkan produktivitas berpotensi menahan pertumbuhan konsumsi rumah tangga, memperlemah pembentukan kelas menengah, serta mengurangi insentif perusahaan untuk berinvestasi pada inovasi dan peningkatan teknologi. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut justru dapat menempatkan negara-negara ASEAN dalam apa yang disebut sebagai low-wage equilibrium, yakni situasi ketika upah rendah, produktivitas tumbuh terbatas, dan struktur ekonomi sulit bertransformasi menuju industri bernilai tambah tinggi.
ASEAN Harus Keluar dari Jebakan Buruh Upah Murah
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa rezim buruh berupah murah bukanlah kondisi permanen. Jepang pada dekade 1950–1960-an, Korea Selatan dan Taiwan pada 1970–1980-an, hingga Tiongkok dalam dua dekade terakhir sama-sama pernah membangun industrialisasinya melalui sektor padat karya yang mengandalkan tenaga kerja berbiaya relatif rendah. Namun, negara-negara tersebut tidak menjadikan strategi tersebut sebagai tujuan akhir pembangunan. Seiring meningkatnya pendapatan masyarakat, mereka secara bertahap menggeser orientasi kebijakan menuju peningkatan produktivitas, penguasaan teknologi, inovasi, riset, serta pengembangan industri bernilai tambah tinggi.
Korea Selatan, misalnya, kini menjadi salah satu negara dengan belanja penelitian dan pengembangan (R&D) tertinggi di dunia, yakni sekitar US$89.2 miliyar pertahun (setara 5.13%-5.21% dari PDB), serta mengandalkan ekspor produk berteknologi tinggi seperti semikonduktor, otomotif, dan elektronik sebagai mesin pertumbuhan ekonominya.
Sementara itu, Tiongkok memberikan contoh yang lebih mutakhir. Sejak meluncurkan strategi Made in China 2025, pemerintahnya secara agresif meningkatkan investasi pada sektor manufaktur canggih, kecerdasan buatan, kendaraan listrik, energi terbarukan, hingga semikonduktor. Hasilnya, pada 2025, belanja penelitian dan pengembangan Tiongkok meningkat menjadi US$551 miliar atau sekitar 2.40%-2.80% dari PDB. Implikasinya, nilai tambah manufaktur berteknologi tinggi di Tiongkok tumbuh sebesar US$4.85 trilliun pada 2025, meningkat sebesar 9,4% dari tahun sebelumnya.
Transformasi yang dilakukan Tiongkok dan Korea Selatan turut mendorong peningkatan kesejahteraan para pekerjanya, tercermin dari rata-rata upah bulanan yang mencapai sekitar US$1.570 di Korea Selatan dan US$440 di Tiongkok. Apa yang dilakukan China dan Korea Selatan menunjukkan pola yang konsisten. Kenaikan upah muncul sebagai konsekuensi dari transformasi ekonomi yang berhasil meningkatkan produktivitas, kapasitas inovasi, dan kompleksitas industri. Dengan kata lain, negara-negara tersebut tidak keluar dari jebakan buruh berupah murah dengan menekan biaya tenaga kerja, tetapi dengan mengubah sumber daya saing ekonominya dari cost-based competitiveness menjadi productivity-based competitiveness.
Bagi mayoritas negara-negara ASEAN, tantangan sesungguhnya bukan sekadar menaikkan upah minimum, melainkan mentransformasikan sumber daya saing ekonomi. Pada akhirnya, masa depan daya saing ASEAN tidak akan ditentukan oleh siapa yang mampu menawarkan tenaga kerja paling murah, melainkan oleh siapa yang paling cepat membangun ekonomi berbasis pengetahuan, inovasi, dan teknologi. Selama negara-negara di kawasan masih bertumpu pada kompetisi biaya tenaga kerja, mereka akan terus berada dalam perlombaan menuju titik terendah (race to the bottom).
