Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, khususnya para pekerja. Setiap bulan, pemberi kerja memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai, kemudian menyetorkan dan melaporkannya kepada negara. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa seluruh penghasilan otomatis dikenai PPh Pasal 21. Padahal, ketentuan perpajakan telah mengatur secara rinci jenis penghasilan yang menjadi objek maupun yang dikecualikan dari pemotongan pajak.
Berdasarkan Pasal 21 Undang Undang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PPh Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Ketentuan yang lebih rinci mengenai objek dan nonobjek pemotongan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023.
Penghasilan yang Menjadi Objek PPh Pasal 21
Secara umum, objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dalam negeri karena adanya hubungan kerja, pemberian jasa, maupun pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023, objek pemotongan PPh Pasal 21 meliputi.
- Penghasilan pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur, seperti gaji, tunjangan, bonus, tantiem, insentif, dan jasa produksi.
- Penghasilan penerima pensiun, berupa uang pensiun atau penghasilan sejenis yang diterima secara berkala.
- Penghasilan yang diterima sekaligus sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja atau pensiun, meliputi uang pesangon, uang manfaat pensiun, Tunjangan Hari Tua, Jaminan Hari Tua, serta pembayaran lain yang sejenis.
- Upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, baik berupa upah harian, mingguan, satuan, borongan, maupun bulanan.
- Imbalan kepada bukan pegawai, seperti honorarium, komisi, fee, jasa profesional, dan bentuk pembayaran lain atas pekerjaan atau jasa.
- Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain uang saku, uang rapat, uang representasi, honorarium, hadiah, penghargaan, maupun imbalan lainnya.
- Imbalan kepada anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- Imbalan kepada mantan pegawai.
- Penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Setiap jenis penghasilan tersebut memiliki mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 yang dapat berbeda sesuai karakteristik penerima dan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Penghasilan yang Dikecualikan dari PPh Pasal 21
Di sisi lain, Pasal 6 PMK Nomor 168 Tahun 2023 juga mengatur sejumlah penghasilan yang tidak dikenai pemotongan PPh Pasal 21. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menghindari pengenaan pajak atas penerimaan yang memang dikecualikan oleh peraturan perundang undangan.
Beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21 meliputi.
- Manfaat atau santunan asuransi, seperti klaim asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- Natura dan kenikmatan tertentu yang memenuhi ketentuan PMK Nomor 66 Tahun 2023, misalnya makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, fasilitas antar jemput, bingkisan hari raya keagamaan, komputer, telepon genggam, serta kuota internet untuk menunjang pekerjaan.
- Iuran pensiun dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Asabri, maupun dana pensiun yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Bantuan, sumbangan, zakat, infak, sedekah, dan sumbangan keagamaan wajib yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perpajakan.
- Harta hibah yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat atau pelaku usaha mikro dan kecil sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan.
- Beasiswa yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Pajak Penghasilan dan PMK Nomor 68 Tahun 2020.
- Bagian laba yang diterima anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah, sepanjang ditetapkan melalui kebijakan insentif perpajakan.
Meskipun dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 21, masing masing jenis penghasilan tersebut tetap harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan.
Memahami perbedaan antara objek dan nonobjek PPh Pasal 21 menjadi penting bagi pekerja, pemberi kerja, maupun penerima penghasilan lainnya. Dengan mengetahui jenis penghasilan yang dikenai maupun yang dikecualikan dari pemotongan pajak, Wajib Pajak dapat menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara lebih tepat sekaligus menghindari kesalahan dalam penerapan ketentuan perpajakan. Pada akhirnya, pemahaman yang baik mengenai PPh Pasal 21 akan mendukung terciptanya kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia.
