Ringkasan Jawaban
Biaya PPh dan sanksi administrasi bukan merupakan biaya yang dapat dibebankan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan perpajakan. Namun, secara akuntansi biaya PPh dan sanksi administrasi dapat saja dibebankan. Konsep biaya yang boleh dikurangkan secara perpajakan mengacu pada konsep matching cost against revenue. Atas biaya pajak ini otomatis tidak ada penghasilannya maka biaya pajak harus dikoreksi fiskal positif.
Pembahasan Lengkap
Terima kasih atas pertanyaannya Bapak/Ibu dari PT Sapta di Medan. Ketentuan mengenai daftar biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan pada tahun berjalan telah diatur dalam Pasal 6 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU PPh”). Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak tersebut merupakan biaya yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Salah satu biaya yang dapat dikurangkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak adalah biaya pajak. Namun, tidak semua biaya pajak dapat dibebankan. Di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh disebutkan:
“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:
a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan”
(Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh)
Biaya pajak yang tidak dapat dibebankan adalah biaya Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 UU PPh. Sementara itu, pajak lainnya yang menjadi beban perusahaan di dalam menjalankan kegiatan usaha selain PPh, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, dapat dibebankan sebagai biaya.
Lebih lanjut, mengenai biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari perhitungan Penghasilan Kena Pajak diatur di dalam Pasal 9 UU PPh. Ketentuan Pasal 9 UU PPh menjabarkan biaya-biaya apa saja yang tidak dapat dikurangkan dari perhitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak, di antaranya adalah biaya PPh dan biaya sanksi administrasi. Pasal 9 ayat (1) huruf h dan k UU PPh mengatur bahwa:
“Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
h. Pajak Penghasilan
k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.”
(Pasal 9 ayat (1) huruf h dan k UU PPh)
Terkait pertanyaan Bapak/Ibu di atas, yang perlu kami ketahui adalah apakah pokok pajak terutang yang terdapat dalam SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) merupakan utang PPh?
Apabila utang pokok pajak tersebut adalah utang PPh maka utang pokok pajak tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh. Namun, apabila utang pokok pajak bukan merupakan utang PPh, misalnya utang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, utang pokok pajak tersebut dapat dibebankan sebagai biaya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 9 UU PPh.
Kemudian terkait sanksi administrasi berupa bunga atau denda, pada hakikatnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya sebagaimana disebutkan salam Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh. Sanksi administrasi yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya adalah sanksi administrasi atas semua jenis pajak tanpa terkecuali.
Dengan demikian, biaya PPh dan sanksi administrasi bukan merupakan biaya yang dapat dibebankan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak sesuai ketentuan perpajakan. Namun, secara akuntansi biaya PPh dan sanksi administrasi dapat saja dibebankan. Konsep biaya yang boleh dikurangkan secara perpajakan mengacu pada konsep matching cost against revenue. Atas biaya pajak ini otomatis tidak ada penghasilannya maka biaya pajak harus dikoreksi fiskal positif.
Sekian penjelasan dari kami, semoga membantu.
