Sekelompok pemangku kepentingan yang beragam seperti karyawan, pelanggan, pemasok, kreditor, kelompok advokasi, otoritas publik dengan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berbeda-beda menentukan keberhasilan sebuah organisasi (Buchholz and Rosenthal, 2005; Laplume et al., 2008).
Salah satu saluran penting yang digunakan organisasi untuk memenuhi tuntutan tersebut adalah pelaporan keberlanjutan. Dengan mengungkapkan informasi keberlanjutan, perusahaan swasta misalnya bertujuan meningkatkan transparansi, memperkuat nilai merek, reputasi, dan legitimasi, memungkinkan pembandingan dengan pesaing, memberi sinyal daya saing, memotivasi karyawan, serta mendukung proses informasi dan pengendalian perusahaan (Herzig and Schaltegger, 2006).
Selain itu, pelaporan keberlanjutan semakin diakui sebagai faktor penting yang berkontribusi pada keberlanjutan korporat (Lozano and Huisingh, 2011). Oleh karena itu, tidak mengherankan jika topik ini mendapat perhatian yang terus meningkat di dunia usaha dan akademia.
Perspektif Historis Laporan Keberlanjutan
Dari perspektif historis, perkembangan dan fokus pelaporan terkait keberlanjutan telah mengalami beberapa pergeseran (Fifka, 2012; Kolk, 2010). Pada 1970-an, pelaporan keuangan tradisional di negara-negara Barat kadang dilengkapi oleh laporan sosial tambahan. Pada 1980-an, fokus bergeser ke isu lingkungan seperti emisi dan produksi limbah yang sering menggantikan laporan sosial sebelumnya.
Menjelang akhir 1990-an, penelitian dan praktik pelaporan mulai mempertimbangkan dimensi sosial dan lingkungan secara bersamaan dalam satu laporan gabungan yang sering diterbitkan bersamaan dengan laporan keuangan tradisional. Tren ini dapat dikaitkan langsung dengan perkembangan standardisasi sukarela oleh Global Reporting Initiative (GRI) (Kolk, 2010; Vormedal and Ruud, 2009). Saat ini GRI dianggap sebagai “de facto global standard” (KPMG, 2011: 20; penekanan dari penulis) untuk pelaporan keberlanjutan.
Hooghiemstra (2000) berargumen bahwa penelitian tentang pelaporan keberlanjutan ditandai oleh temuan yang beragam dan tidak konsisten karena kurangnya titik acuan teoretis yang komprehensif. Spence et al. (2010) menemukan bahwa para peneliti menggambarkan teori pemangku kepentingan sebagai teori dominan dan paling berguna untuk menjelaskan praktik pelaporan keberlanjutan. Namun, mereka juga secara eksplisit menunjukkan bahwa kebanyakan studi menyebut “pemangku kepentingan” secara umum tanpa merujuk secara eksplisit pada teori pemangku kepentingan (atau teori lain).
Menurut teori legitimasi, sebuah perusahaan perlu memiliki legitimasi dalam arti “izin sosial untuk beroperasi” (Deegan, 2002) agar dapat mengakses sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan usahanya secara berhasil. Teori legitimasi menunjukkan bahwa tidak ada organisasi yang memiliki hak eksistensi secara inheren operasi bisnis bergantung pada penerimaan yang diberikan oleh masyarakat. Legitimasi tersebut berisiko terancam jika masyarakat menilai suatu perusahaan tidak beroperasi dengan cara yang dapat diterima. Oleh karena itu, strategi-legitimasi bertujuan mengamankan legitimasi itu sendiri sebagai sumber daya yang bernilai (mis. Dowling and Pfeffer, 1975; Ashforth and Gibbs, 1990; Suchman, 1995).
Selain itu, dapat diterima atau tidaknya sebuah perusahaan di mata masyarakat terkait langsung dengan pemikiran pemangku kepentingan yang berpendapat “bahwa organisasi harus dikelola untuk kepentingan semua konstituennya, bukan hanya untuk kepentingan pemegang saham.” (Laplume et al., 2008: 1153). Dalam pengertian ini, teori pemangku kepentingan menyatakan bahwa bisnis harus mempertimbangkan berbagai perspektif dan ekspektasi dari kelompok luas konstituen yang memiliki kepentingan terhadap kegiatan perusahaan (Buchholz and Rosenthal, 2005; Laplume et al., 2008). Freeman (1984) berargumen bahwa manajer perlu mengenali pergeseran lingkungan di antara pemangku kepentingan internal dan eksternal.
Berbeda dengan pelaporan keuangan tradisional yang terutama melayani kebutuhan informasi pemegang saham, pelaporan keberlanjutan (seharusnya) menawarkan informasi berharga bagi khalayak yang lebih luas sehingga membantu memenuhi kebutuhan informasi mereka dengan menjelaskan bagaimana perusahaan menjawab tuntutan masyarakat untuk berperilaku bisnis yang berkelanjutan.
Dapat diasumsikan bahwa banyaknya dan kuatnya pemangku kepentingan meningkatkan kebutuhan perusahaan untuk menjelaskan secara positif perilaku bisnisnya. Dalam konteks ini, pengungkapan informasi terkait keberlanjutan dapat dipandang sebagai instrumen untuk membentuk legitimasi yang dipersepsi terhadap perusahaan (Campbell et al., 2003), yang pada gilirannya membuka hubungan ke teori sinyal.
Namun, teori sinyal menyatakan bahwa dalam situasi distribusi informasi yang asimetris, satu pihak berusaha menyampaikan informasi tentang dirinya secara kredibel kepada pihak lain (Spence, 1973; Connelly et al., 2010). Kinerja keberlanjutan perusahaan dapat dianggap sebagai informasi asimetris semacam itu karena pihak luar sulit, misalnya, memperoleh informasi kredibel tentang aspek-aspek tersebut.
Perusahaan mungkin ingin mengurangi asimetri informasi ini dengan secara proaktif melaporkan kegiatan terkait keberlanjutan agar legitimasi terjaga. Namun, apakah penerima informasi menilai informasi tersebut masuk akal dan dapat dipercaya sangat menentukan efek potensial dari upaya pemberian sinyal tersebut. Singkatnya, paparan yang lebih besar terhadap banyak dan berpotensi kuat pemangku kepentingan dan liputan media dapat memengaruhi kebutuhan perusahaan untuk aktif mengamankan legitimasi melalui pemberian sinyal tentang upaya keberlanjutan dalam laporan terkait.
Seperti dijelaskan di atas, pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap adopsi, luasnya, dan kualitas pelaporan keberlanjutan banyak diakui dalam penelitian sebelumnya. Hal ini mendukung gagasan bahwa terutama perusahaan besar yang terekspos pada beragam pemangku kepentingan merasa perlu melakukan aktivitas pemberian sinyal seperti pelaporan keberlanjutan untuk mengamankan legitimasi mereka di masyarakat.
Demikian pula, pengaruh positif paparan media terhadap adopsi dan luasnya pelaporan juga sering disebutkan secara langsung menunjuk pada kebutuhan untuk melakukan pemberian sinyal. Paparan ini juga diasumsikan berkorelasi positif dengan ukuran perusahaan serta faktor lain seperti afiliasi sektor, sehingga hubungan sebab-akibat antara paparan media dan ukuran perusahaan di satu sisi dan tiga jangkar teoretis yang disebutkan di sisi lain menjadi agak ambigu. Namun demikian, ketiga teori tersebut memang dapat membantu menjelaskan meluasnya pelaporan keberlanjutan dalam dekade terakhir.
