Administrasi perpajakan Indonesia memasuki babak baru yang bersejarah dengan dimulainya implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan, atau yang lebih dikenal sebagai CORETAX, resmi beroperasi sejak 1 Januari 2025. Langkah besar ini merupakan pembaruan perangkat lunak, serta transformasi fundamental dalam cara negara mengelola hak dan kewajiban perpajakan warganya. Melalui sistem ini, DJP berupaya menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks dengan mengintegrasikan teknologi informasi mutakhir ke dalam setiap lini layanan publik.
Sebelum Coretax resmi dioperasikan, sistem administrasi perpajakan di Indonesia menghadapi tantangan teknis yang cukup berat. Teknologi yang digunakan sebelumnya dinilai sudah tertinggal dan sulit untuk dikembangkan lebih lanjut demi memenuhi kebutuhan administrasi yang semakin luas.
Kondisi data yang belum tersentralisasi menyebabkan sulitnya melakukan konsolidasi data perpajakan secara cepat. Selain itu, lonjakan beban kerja akibat meningkatnya volume transaksi mulai dari jumlah Wajib Pajak, pertumbuhan e-faktur, hingga kerumitan pelaporan SPTmenuntut adanya infrastruktur yang lebih tangguh untuk mencegah ancaman keamanan sistem di masa depan dan merespons kebutuhan pertukaran data secara real-time dengan pihak ketiga.
Kehadiran Coretax membawa perubahan drastis dengan mengadopsi praktik terbaik internasional (international best practice). Sistem baru ini dirancang menggunakan teknologi mutakhir yang fleksibel dan adaptif terhadap berbagai rekayasa keuangan maupun perubahan model bisnis digital di masa depan.
Dengan basis data yang kini tersentralisasi, DJP mampu mengonsolidasikan informasi secara instan, sehingga beban kerja masif dari jutaan transaksi dapat dikelola dengan lebih mudah. Kemampuan ini juga memungkinkan pertukaran informasi dengan lembaga lain dilakukan secara otomatis tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan dan validitas data.
Dampak nyata dari digitalisasi ini sangat terasa pada peningkatan transparansi dan pencegahan praktik kecurangan atau fraud. Melalui layanan mandiri yang otomatis, interaksi fisik antara petugas pajak dan Wajib Pajak menjadi sangat minim, sehingga potensi penyimpangan dapat diperkecil.
Wajib Pajak kini memiliki kendali penuh melalui fitur Profil 360 Degree View, di mana mereka dapat memantau seluruh riwayat transaksi, mengubah data secara mandiri, bahkan melakukan geotagging untuk alamat subjek dan objek pajak tanpa harus datang ke kantor pelayanan. Segala bentuk dokumen hukum dan korespondensi pun kini dikirimkan secara otomatis ke kotak dokumen digital yang dapat diakses kapan saja.
Efisiensi juga merambah ke aspek keuangan dan pelaporan. Sistem Coretax telah mengintegrasikan fitur tagihan (billing), pembayaran, hingga pelaporan dalam satu ekosistem yang koheren. Salah satu terobosan penting adalah otomatisasi penghitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap, yang meminimalkan risiko kesalahan hitung manual. Bagi pelaku usaha, tersedia format laporan keuangan terstandar yang mempermudah proses audit. Di sisi otoritas, penerapan Revenue Accounting System (RAS) memastikan laporan keuangan negara dikelola secara lebih akuntabel dan prudent berdasarkan data yang akurat.
Selain itu, DJP kini bertransformasi menjadi organisasi yang digerakkan oleh data (data and knowledge driven organization). Dengan fitur Compliance Risk Management (CRM) yang terintegrasi dalam Integrated Risk Engine, DJP dapat memetakan profil risiko Wajib Pajak secara komprehensif. Wajib Pajak yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi dan risiko rendah akan mendapatkan perlakuan khusus, seperti proses permohonan yang disetujui secara otomatis. Sebaliknya, pengawasan dan penegakan hukum difokuskan secara presisi pada area yang berisiko tinggi.
Dengan seluruh pembaruan ini, Coretax diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ekosistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan profesional bagi seluruh masyarakat Indonesia
