Menghitung Penyusutan Harta Berwujud

Diterbitkannya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada 2021 lalu menimbulkan banyak perubahan pada peraturan perpajakan, salah satunya terkait ketentuan di dalam undang-undang pajak penghasilan mengenai masa manfaat aset untuk penghitungan penyusutan.

Perubahan tersebut diatur khusus dalam Pasal 11 ayat (6A) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan penghitungan penyusutan, pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksana, yaitu PMK nomor 72 tahun 2023. Lalu, bagaimana ketentuan dan cara menghitung penyusutan sesuai PMK tersebut?

Penyusutan Harta Berwujud

Secara keseluruhan, perubahan mengenai Penyusutan Harta Berwujud pada PMK ini hanya terdapat pada penentuan masa manfaat kelompok harta berwujud berupa bangunan permanen.

Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 72 Tahun 2023, Wajib Pajak kini dapat memilih masa manfaat bangunan permanen, yaitu selama 20 tahun atau sesuai masa manfaat sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.

Contoh Perhitungan Penyusutan

Berikut ini adalah contoh perhitungan penyusutan dengan masa manfaat aset lebih dari 20 tahun:

Pada Januari 2017, PT Pratama membeli sebuah gedung pabrik senilai 1 Miliar rupiah dengan masa manfaat 30 tahun berdasarkan pembukuan Wajib Pajak (WP).

Sesuai peraturan sebelumnya, PT Pratama harus melakukan penyusutan fiskal dengan masa manfaat 20 tahun dan tarif penyusutan sebesar 5% per tahunnya. Akan tetapi, dengan berlakunya PMK 72 Tahun 2023, PT Pratama dapat memilih untuk menggunakan masa manfaat yang sebenarnya, berdasarkan pembukuan WP, yaitu 30 tahun, dengan menyampaikan pemberitahuan kepada DJP terlebih dahulu.

Dengan alasan tarif penyusutan yang lebih kecil dan masa manfaat yang lebih lama, PT Pratama memutuskan untuk mengganti perhitungan masa manfaat gedung pabriknya menjadi 30 tahun, sesuai pembukuan secara akuntansi, mulai tahun 2022.

Sesuai ketentuan lama, terhitung sejak 2017 sampai 2021 atau selama 5 tahun, PT Pratama telah melakukan penyusutan dengan metode garis lurus dan tarif 5% per tahun. Tsebesar 750 Juta rupiah Sementara itu, sisa masa manfaat gedung pabrik adalah 25 tahun yaitu 30 tahun dikurangi penyusutan selama 5 tahun sebelumnya.

Mulai tahun 2022, tarif baru penyusutan gedung pabrik milik PT Pratama juga dihitung menggunakan metode garis lurus.

Cara menghitung tarif yang berlaku adalah 100% dibagi sisa manfaat gedung pabrik 25 Tahun, yaitu 4% per tahun. Tarif 4% dikalikan dengan . Dengan demikian, penyusutan gedung pabrik akan habis di tahun 2046 nanti.

Pratama Indomitra Konsultan

See Full Bio