Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dijalankan pada awal 2025 di Indonesia memicu perdebatan panjang. Ada yang menyoroti besarnya anggaran, ada pula yang mempertanyakan kesiapan distribusi dan kualitas makanan. Namun di balik perbincangan teknis itu, terselip satu dimensi yang jarang disentuh: bagaimana pengalaman menerima layanan publik sejak remaja dapat membentuk cara pandang terhadap pajak di masa depan.
Di Indonesia, diskursus mengenai pajak kerap berfokus pada aspek kepatuhan formal. Negara memperkuat sistem administrasi, memperluas basis data, dan meningkatkan pengawasan. Logika yang digunakan sederhana, yakni orang akan patuh jika ada risiko sanksi. Pendekatan ini memang penting, tetapi tidak cukup untuk membangun kepatuhan jangka panjang yang berakar pada kesadaran.
Dari Kepatuhan ke Kepercayaan
Kepatuhan yang berkelanjutan membutuhkan fondasi moral. Moral pajak adalah keyakinan bahwa membayar pajak merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Ia tidak lahir dari rasa takut, melainkan dari kepercayaan—kepercayaan bahwa kontribusi yang diberikan dikelola secara baik dan kembali dalam bentuk manfaat nyata.
Di sinilah MBG memiliki relevansi strategis. Bagi siswa, MBG bukanlah wacana fiskal atau kebijakan makro. Ia hadir secara konkret dalam kehidupan sehari-hari: makanan di ruang kelas. Mereka merasakan langsung apakah makanan itu layak, bersih, aman, dan konsisten tersedia. Pengalaman sederhana ini membentuk persepsi awal tentang bagaimana negara bekerja.
Pengalaman yang Membentuk Persepsi
Jika MBG dilaksanakan dengan standar kualitas yang baik, siswa menangkap pesan penting: negara mampu mengelola sumber daya publik untuk kepentingan bersama. Ada hubungan yang nyata antara pajak yang dikumpulkan dan layanan yang diberikan. Dari pengalaman ini, secara perlahan, terbentuk rasa percaya terhadap institusi publik.
Sebaliknya, jika pelaksanaan MBG bermasalah—kualitas makanan rendah, distribusi tidak tertib, atau pengawasan lemah—maka yang tertanam bukan sekadar kekecewaan sesaat. Persepsi negatif terhadap satu layanan publik bisa meluas menjadi keraguan terhadap kapasitas negara secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, keraguan ini berpotensi melemahkan moral pajak.
Remaja dan Kontrak Sosial
Kepercayaan publik bukanlah hasil retorika. Ia dibangun dari pengalaman konkret yang berulang. Remaja sekolah menengah berada dalam fase penting pembentukan nilai dan identitas kewargaan. Apa yang mereka alami hari ini akan memengaruhi sikap mereka ketika kelak menjadi pembayar pajak. Jika sejak muda mereka melihat bahwa dana publik kembali dalam bentuk manfaat yang dapat dirasakan, maka membayar pajak akan lebih mudah dipahami sebagai bagian dari kontrak sosial.
Karena itu, kualitas implementasi MBG menjadi sangat menentukan. Program sosial tidak cukup hanya baik dalam desain kebijakan. Detail teknis—mulai dari standar gizi, pengolahan makanan, sistem distribusi, hingga mekanisme pengawasan—menjadi penentu pengalaman penerima manfaat. Pengalaman inilah yang membentuk makna.
MBG sebagai Edukasi Fiskal
Lebih jauh lagi, MBG dapat menjadi pintu masuk edukasi fiskal yang alami. Sekolah dapat menjelaskan secara sederhana bahwa makanan yang diterima siswa dibiayai dari pajak masyarakat. Tanpa indoktrinasi, siswa belajar tentang hubungan timbal balik antara kontribusi dan layanan. Mereka memahami bahwa pajak bukan sekadar pungutan, melainkan instrumen untuk membiayai kebutuhan bersama.
Di tengah tantangan pembiayaan pembangunan dan kebutuhan memperluas basis pajak, membangun moral pajak generasi muda adalah investasi jangka panjang. Pendekatan represif semata tidak akan cukup. Negara perlu menunjukkan kapasitas dan integritasnya melalui layanan publik yang nyata dan berkualitas.
Program MBG memang dirancang untuk menjawab persoalan gizi dan kesenjangan akses pangan. Namun dampaknya bisa melampaui tujuan awal tersebut. Ia dapat menjadi laboratorium kecil pembelajaran kewargaan—ruang di mana siswa belajar tentang kehadiran negara, tanggung jawab bersama, dan pentingnya kontribusi kolektif.
Pada akhirnya, pajak bukan hanya soal tarif dan regulasi. Ia adalah soal relasi antara negara dan warga. Jika relasi itu dibangun atas dasar pengalaman positif dan kepercayaan, maka kepatuhan akan tumbuh secara sukarela. Dan proses itu bisa dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana: seporsi makan siang di sekolah.
