Menerima pemberitahuan pemeriksaan pajak dapat menimbulkan kekhawatiran bagi Wajib Pajak. Sebagian mungkin langsung menganggap pemeriksaan sebagai tanda bahwa terdapat kesalahan dalam pelaporan atau pembayaran pajak. Padahal, pemeriksaan merupakan bagian dari mekanisme administrasi perpajakan dan dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditetapkan dalam ketentuan.
Lalu, apakah Wajib Pajak yang diperiksa dapat langsung dianggap bermasalah? Belum tentu. Untuk memahami hal tersebut, penting untuk membedakan antara pemeriksaan sebagai proses pengujian dengan kesimpulan bahwa Wajib Pajak telah melakukan pelanggaran.
Berdasarkan PMK 15 Tahun 2025, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Artinya, pemeriksaan pada dasarnya merupakan proses untuk memperoleh dan menguji data, keterangan, serta bukti yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Pemeriksa juga diwajibkan mendasarkan temuan pemeriksaan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, keberadaan pemeriksaan belum menunjukkan hasil akhir mengenai apakah Wajib Pajak memiliki kekurangan pembayaran pajak atau melakukan ketidakpatuhan. Kesimpulan tersebut baru dapat diketahui setelah proses pemeriksaan selesai dan hasilnya ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
Mengapa Wajib Pajak yang Patuh Tetap Bisa Diperiksa?
Bayangkan seorang Wajib Pajak menyampaikan SPT dengan posisi lebih bayar. Wajib Pajak tersebut mungkin telah menghitung dan melaporkan pajaknya berdasarkan pembukuan yang dimiliki. Namun, kondisi lebih bayar tetap dapat menjadi salah satu kriteria pemeriksaan sesuai ketentuan.
Hal serupa dapat terjadi pada Wajib Pajak yang terpilih berdasarkan risiko kepatuhan. Pemilihan berdasarkan risiko menunjukkan bahwa pemeriksaan dapat menjadi bagian dari strategi pengawasan administrasi perpajakan, sehingga pemeriksaan tidak selalu diawali oleh kesimpulan bahwa Wajib Pajak telah melakukan kesalahan. PMK 15 Tahun 2025 sendiri memasukkan Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan risiko kepatuhan sebagai salah satu kriteria pemeriksaan untuk menguji kepatuhan.
Oleh karena itu, dipilih untuk diperiksa dan terbukti tidak patuh merupakan dua hal yang berbeda. Pemeriksaan menjadi proses untuk menguji apakah terdapat ketidaksesuaian berdasarkan data dan bukti yang diperoleh. Pengujian tersebut dilakukan berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan yang telah ditetapkan.
Dalam pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemeriksa dapat menguji satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, maupun tahun pajak.
Pengujian tersebut dapat mencakup buku, catatan, dokumen, data elektronik, serta informasi lain yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Pemeriksa juga wajib melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik pemeriksaan serta mendasarkan hasil temuannya pada bukti yang kuat dan berkaitan.
Dengan mekanisme tersebut, pemeriksaan pada dasarnya berfungsi untuk mencocokkan kondisi yang dilaporkan dengan bukti dan keadaan yang sebenarnya. Jika data dan dokumen yang tersedia mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan, hal tersebut menjadi bagian dari proses pengujian pemeriksa.
Kapan Pemeriksaan Menunjukkan Adanya Masalah?
Meskipun pemeriksaan tidak otomatis berarti Wajib Pajak bermasalah, proses pemeriksaan tetap dapat menemukan ketidaksesuaian. Misalnya, pemeriksa menemukan bahwa terdapat penghasilan yang belum dilaporkan, biaya yang tidak dapat dibuktikan sesuai ketentuan, atau perhitungan pajak yang berbeda dengan hasil pengujian.
Namun, temuan tersebut masih merupakan bagian dari proses pemeriksaan yang harus dibuktikan dan dibahas. PMK 15 Tahun 2025 mengatur bahwa hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri daftar temuan hasil pemeriksaan. Wajib Pajak kemudian diberikan kesempatan memberikan tanggapan tertulis dan menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
Tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses pemeriksaan memberikan ruang bagi Wajib Pajak untuk mengetahui temuan pemeriksa dan memberikan tanggapan sebelum hasil pemeriksaan ditindaklanjuti. Dengan mekanisme tersebut, pemeriksaan pada dasarnya merupakan proses pengujian, bukan vonis atas kepatuhan Wajib Pajak. Seorang Wajib Pajak dapat masuk dalam pemeriksaan karena memenuhi kriteria tertentu, termasuk karena mengajukan restitusi atau terpilih berdasarkan risiko kepatuhan, tanpa berarti telah terbukti melakukan pelanggaran.
Sebaliknya, apabila pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian, Wajib Pajak juga memiliki kesempatan untuk memberikan penjelasan dan bukti dalam tahapan pemeriksaan yang telah ditentukan.
Dengan memahami posisi tersebut, Wajib Pajak dapat menghadapi pemeriksaan secara lebih proporsional. Pemeriksaan bukan akhir dari proses, melainkan mekanisme untuk menguji apakah kewajiban perpajakan telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan.
Setelah memahami mengapa pemeriksaan dapat terjadi dan apa arti pemeriksaan bagi Wajib Pajak, pertanyaan berikutnya menjadi lebih praktis, apa yang perlu disiapkan ketika pemeriksaan benar-benar dilakukan? Hal tersebut akan dibahas dalam artikel ketiga dari seri ini.
