Dalam narasi resmi kebijakan publik, generasi muda kerap digambarkan sebagai bonus demografi yang akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun di balik optimisme tersebut, terdapat realitas fiskal yang jarang dibahas secara jujur. Pajak
Struktur perpajakan dan kebijakan fiskal hari ini justru menempatkan generasi muda sebagai kelompok yang membayar lebih awal, menanggung lebih banyak risiko, tetapi memperoleh manfaat paling sedikit di masa kini maupun masa depan. Pajak tidak lagi sekadar instrumen penerimaan negara, melainkan mekanisme transfer beban antargenerasi yang berlangsung secara senyap.
Generasi muda Indonesia memasuki dunia kerja dalam kondisi pasar tenaga kerja yang rapuh. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka usia 15–24 tahun secara konsisten berada jauh di atas rata-rata nasional. Pada 2024, tingkat pengangguran usia muda berada di kisaran dua kali lipat pengangguran total.
Bahkan bagi mereka yang bekerja, sebagian besar masuk ke sektor informal atau pekerjaan berupah rendah dengan kontrak tidak pasti. Di tengah kondisi tersebut, generasi muda tetap berkontribusi pada penerimaan negara melalui pajak konsumsi sejak hari pertama mereka memperoleh penghasilan.
Pajak Pertambahan Nilai menjadi pintu masuk utama kontribusi fiskal generasi muda. Konsumsi harian atas makanan, transportasi, komunikasi, dan kebutuhan dasar lainnya secara otomatis dikenai pajak. Berbeda dengan pajak penghasilan yang memiliki ambang batas dan mekanisme progresif, pajak konsumsi bersifat netral secara nominal tetapi regresif secara sosial.
Generasi muda, terutama pada fase awal karier, menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi, bukan tabungan atau investasi. Artinya, proporsi pendapatan yang diserap pajak justru lebih besar dibanding kelompok berusia mapan yang telah memiliki aset dan cadangan ekonomi.
Ironisnya, kontribusi fiskal ini tidak diiringi dengan jaminan dasar yang memadai. Generasi muda membayar pajak sejak dini, tetapi menghadapi pasar kerja yang tidak menjanjikan stabilitas, harga perumahan yang semakin tak terjangkau, serta biaya pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat. Dalam konteks ini, pajak kehilangan fungsi kontrak sosialnya. Ia berubah dari mekanisme redistribusi menjadi instrumen pemindahan beban dari masa kini ke masa depan.
Ketimpangan Struktur Pajak dan Minimnya Pajak Kekayaan
Salah satu akar persoalan ketidakadilan antargenerasi terletak pada struktur pajak yang terlalu bertumpu pada konsumsi dan pendapatan, sementara pajak kekayaan masih sangat terbatas. Di Indonesia, kontribusi pajak berbasis kekayaan seperti pajak properti dan pajak warisan relatif kecil dibandingkan potensi ekonominya. Nilai properti meningkat pesat di kota-kota besar, tetapi pajak atas kenaikan nilai aset tersebut tidak berkembang sebanding. Akibatnya, akumulasi kekayaan pada kelompok usia tua dan kelompok beraset besar tidak tersentuh secara optimal oleh sistem fiskal.
Data menunjukkan bahwa kepemilikan aset sangat terkonsentrasi pada kelompok usia yang lebih tua dan berpendapatan tinggi. Sementara itu, generasi muda menghadapi hambatan besar untuk memasuki pasar perumahan. Rasio harga rumah terhadap pendapatan di kota besar Indonesia meningkat signifikan dalam satu dekade terakhir, menjadikan kepemilikan rumah semakin sulit bagi pekerja muda.
Dalam situasi ini, ketiadaan pajak kekayaan yang progresif memperlebar jurang antargenerasi. Kelompok yang telah memiliki aset menikmati kenaikan nilai tanpa kontribusi fiskal yang sepadan, sementara generasi muda membayar pajak konsumsi atas setiap pengeluaran hidupnya.
Ketimpangan ini diperparah oleh kebijakan fiskal yang relatif ramah terhadap pemilik modal dan aset. Insentif pajak, pembebasan tertentu, dan skema perencanaan pajak lebih mudah diakses oleh kelompok mapan yang memiliki literasi dan sumber daya. Generasi muda yang baru memasuki dunia kerja tidak memiliki ruang yang sama. Mereka tidak hanya membayar pajak secara proporsional lebih besar, tetapi juga tidak memiliki kesempatan yang setara untuk mengoptimalkan manfaat fiskal.
Dalam jangka panjang, struktur ini menciptakan apa yang bisa disebut sebagai ketidakadilan fiskal antargenerasi. Pajak yang seharusnya menjadi alat pemerataan justru mengukuhkan ketimpangan. Generasi muda menanggung beban hari ini, sementara kekayaan masa lalu terlindungi oleh desain pajak yang lemah. Ini bukan sekadar masalah teknis perpajakan, tetapi persoalan etika kebijakan publik tentang siapa yang seharusnya menanggung biaya pembangunan.
Utang Negara dan Warisan Fiskal bagi Generasi Mendatang
Dimensi lain dari beban antargenerasi adalah utang negara. Dalam satu dekade terakhir, rasio utang pemerintah Indonesia meningkat signifikan, terutama sebagai respons terhadap krisis pandemi. Meski rasio utang masih berada dalam batas aman secara hukum, pertanyaan yang jarang diajukan adalah siapa yang akan membayar utang tersebut. Jawabannya hampir pasti adalah generasi muda dan generasi yang belum lahir.
Pembayaran utang dan bunga menyerap porsi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahunnya. Anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial harus bersaing dengan kewajiban membayar utang masa lalu. Dalam konteks ini, generasi muda menghadapi dua lapis beban sekaligus. Mereka membayar pajak hari ini melalui konsumsi dan pendapatan, dan di masa depan mereka akan menanggung kewajiban fiskal yang berasal dari kebijakan masa lalu yang tidak mereka tentukan.
Masalahnya bukan semata pada keberadaan utang, melainkan pada kualitas belanja yang dibiayai utang tersebut. Jika utang digunakan untuk investasi produktif yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas lapangan kerja, dan menciptakan stabilitas ekonomi jangka panjang, maka beban antargenerasi dapat dibenarkan. Namun jika utang digunakan untuk belanja jangka pendek yang tidak memperbaiki struktur ekonomi, generasi muda hanya akan mewarisi kewajiban tanpa manfaat.
Data menunjukkan bahwa meskipun belanja pendidikan dan perlindungan sosial meningkat secara nominal, dampaknya terhadap akses pekerjaan layak dan keterjangkauan perumahan bagi generasi muda masih sangat terbatas. Ketimpangan upah, dominasi sektor informal, dan mahalnya biaya hidup menunjukkan bahwa return fiskal yang diterima generasi muda tidak sebanding dengan kontribusi dan risiko yang mereka tanggung.
Ketika pajak konsumsi terus meningkat, pajak kekayaan tetap minim, dan utang negara terus bertambah, generasi muda berada dalam posisi yang tidak menguntungkan secara struktural. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan ekonomi saat ini, tetapi juga dibebani oleh keputusan fiskal masa lalu. Dalam situasi seperti ini, wacana pajak tidak lagi bisa dipisahkan dari isu keadilan antargenerasi dan masa depan demokrasi ekonomi.
Pajak seharusnya menjadi jembatan solidaritas lintas generasi, bukan mekanisme yang memindahkan beban ke kelompok yang paling lemah secara politik. Jika kebijakan fiskal terus mengabaikan perspektif generasi muda, maka bonus demografi yang sering digadang-gadang justru berisiko berubah menjadi beban demografi yang mahal dan tidak adil.
