Seperti diingatkan sosiolog Robert K. Merton melalui konsep self-fulfilling prophecy, keyakinan publik dapat membentuk kenyataan ekonomi itu sendiri. Ketika masyarakat percaya masa depan akan lebih baik, keyakinan itu sering kali mendorong tindakan-tindakan yang justru membuat masa depan tersebut benar-benar terwujud. Prinsip ini sederhana, tetapi relevan bagi perekonomian yang bertumpu pada konsumsi seperti Indonesia.
Dalam konteks itu, kabar yang dirilis Bank Indonesia (BI) pada 10 November 2025 menjadi menarik untuk dicermati. Survei Konsumen BI mencatat Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) naik ke level 121,2. Angka optimis yang menunjukkan bahwa masyarakat mulai melihat kondisi ekonomi dengan lebih percaya diri. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan membaiknya peluang kerja dan pendapatan, tetapi juga memberi sinyal bahwa rumah tangga merasa lebih siap untuk merencanakan pengeluaran pada bulan-bulan mendatang.
Optimisme tersebut tidak berdiri sendiri. Dua puluh hari kemudian, Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 menguatkan gambaran serupa. Dalam forum itu, Presiden Prabowo dan Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tetap terjaga meski kondisi global dipenuhi tekanan. Proyeksi ekonomi 2026–2027 pun disampaikan dengan nada positif, terutama berkat inflasi yang stabil dan terkelola. Keterhubungan antara sinyal dari survei dan pernyataan kebijakan ini menegaskan bahwa optimisme publik dan arah kebijakan makro saat ini saling mendukung.
Penguatan juga terlihat di tingkat daerah. Laporan Kantor Perwakilan BI Riau yang mencatat pertumbuhan ekonomi 4,98 persen pada triwulan III 2025 menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya berpusat di kota besar. Pemulihan ekspor kelapa sawit, penguatan industri pengolahan, dan diversifikasi produk kertas menjadi penopang utama. Stabilitas inflasi dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut memperkuat daya tahan regional. Oleh karena itu, optimisme ekonomi yang muncul belakangan ini tampak memiliki dasar yang cukup luas.
Peran Sentimen Publik dalam Arah Konsumsi
Melihat berbagai perkembangan tersebut, penting untuk memahami mengapa sentimen publik layak mendapat perhatian khusus. Meski sering dianggap sekadar indikator tambahan, berbagai studi menunjukkan bahwa sentimen publik memiliki peran yang lebih besar dari yang diperkirakan. Riset Juhro dan Iyke (2020), misalnya, menemukan bahwa sentimen konsumen dan pelaku usaha mampu memprediksi pertumbuhan konsumsi jangka pendek dengan cukup kuat.
Temuan mereka menunjukkan bahwa indikator kepercayaan dapat menjelaskan sekitar 50–60 persen variasi konsumsi dalam kuartal mendatang. Ketika dimasukkan dalam model peramalan ekonomi, indikator kepercayaan meningkatkan akurasi prediksi hingga 13 persen. Dengan konsumsi rumah tangga sebagai mesin utama perekonomian Indonesia, kenaikan optimisme masyarakat pada akhir 2025 bukan sekadar kabar baik, tetapi merupakan sinyal awal bahwa permintaan domestik berpotensi meningkat dalam waktu dekat.
Riset yang sama juga menyoroti bahwa respons konsumsi terhadap sentimen tidak merata di semua sektor. Sektor jasa, restoran, dan hotel merupakan yang paling cepat merespons perubahan kepercayaan. Hal ini membuat peningkatan aktivitas di pusat perbelanjaan, tempat makan, dan destinasi wisata menjelang tutup tahun 2025 menjadi masuk akal. Fenomena ini dapat dibaca sebagai indikator bahwa konsumsi domestik mulai bergerak naik secara bertahap.
Menjaga Kepercayaan agar Tidak Mudah Paham
Namun, optimisme saja tidak cukup. Sentimen publik bersifat dinamis—mudah meningkat, tetapi juga mudah berubah. Gejolak global atau ketidakpastian politik dapat menggeser persepsi masyarakat dalam waktu singkat. Karena itu, optimisme ekonomi perlu dikelola agar benar-benar dapat diterjemahkan menjadi konsumsi dan investasi yang lebih kuat.
Di sini, pemerintah dan bank sentral memegang peran penting. Pertama, indikator kepercayaan perlu dimasukkan ke dalam kerangka analisis dan perencanaan kebijakan. Selama ini, pengambilan keputusan kerap bertumpu pada data “keras”. Padahal, data “lunak” mengenai ekspektasi publik ternyata memiliki daya prediksi yang kuat, meskipun sering dianggap sekunder.
Kedua, menjaga stabilitas harga harus menjadi prioritas utama. Rumah tangga tidak hanya mempertimbangkan besaran pendapatan, tetapi juga kepastian bahwa nilai pendapatan tersebut tidak tergerus inflasi. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat penting untuk menjaga pasokan pangan dan energi agar gejolak harga tidak merusak kepercayaan publik.
Ketiga, komunikasi kebijakan perlu dilakukan secara jelas dan konsisten. Di tengah arus informasi yang semakin cepat, masyarakat membutuhkan penjelasan yang dapat dipahami mengenai arah kebijakan, baik terkait suku bunga, program UMKM, maupun prioritas belanja pemerintah. Komunikasi yang baik akan membantu menjaga ekspektasi publik tetap stabil dan sekaligus memperkuat kredibilitas pemerintah.
Memanfaatkan Momentum untuk Pemulihan yang Lebih Merata
Dengan berbagai sinyal positif yang telah disebutkan diatas, Indonesia memasuki 2026 dengan modal yang cukup kuat. Stabilitas makro yang terjaga, sentimen masyarakat yang membaik, dan prospek kegiatan usaha yang semakin positif. Berbagai indikator ini membuka peluang bagi pemulihan ekonomi yang cepat dan lebih merata.
Dalam mewujudkan pemulihan ekonomi diperlukan langkah konkret. Pemerintah perlu mempercepat belanja produktif, memperkuat sektor pengolahan, serta memberikan dukungan bagi UMKM agar mampu menangkap peluang yang muncul. Pelaku usaha juga perlu merespons peningkatan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi.
Dengan demikian, optimisme yang tumbuh di akhir 2025 adalah aset penting bagi perekonomian Indonesia. Sesuai dengan gagasan Merton, ketika kepercayaan publik dikelola dan diarahkan dengan baik, ia dapat menjadi kekuatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Keyakinan masyarakat bukan sekadar cermin suasana hati, tetapi modal yang dapat mempercepat langkah Indonesia menuju pemulihan yang lebih berkualitas.
