Jakarta, 17 Januari 2024 – Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah besar dalam tata kelola perpajakan internasional dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 136/2024, yang mengatur secara resmi implementasi pajak minimum global sebesar 15% mulai Januari 2025.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya global untuk memastikan Grup Perusahaan Multinasional (Grup PMN) membayar pajak minimum) di setiap yurisdiksi tempat anggota Grup PMN beroperasi, sekaligus mendukung inisiatif internasional untuk memerangi praktik penghindaran pajak dan pengalihan laba ke negara-negara dengan tarif pajak rendah. Praktik tersebut juga sering disebut sebagai BEPS (Base Erosion & Profit Shifting).
Dampak terhadap Perusahaan Multinasional
Melalui kebijakan ini, pemerintah bertujuan untuk menyisir praktik agresif terkait pajak penghasilan seperti aggressive tax planning dan tax avoidance yang selama ini dilakukan oleh Grup PMN. Dengan diterapkannya kebijakan pajak minimum global (Global Minimum Tax/GMT), diharapkan tercapai beberapa hal, antara lain:
- Distribusi Hak Pemajakan yang Lebih Adil
Kebijakan pengaturan GMT berupaya mendorong redistribusi hak pemajakan, sehingga beberapa hak pemajakan dari negara asal Grup PMN dapat dialokasikan kembali ke yurisdiksi pasar tempat mereka beroperasi. - Pengakhiran Praktik Tax Haven
Kebijakan GMT dapat mengakhiri praktik pengalihan laba ke negara-negara dengan pajak rendah (negara surga pajak/tax haven countries), yang selama ini dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional. Terutama dalam era ekonomi digital, harta tidak berwujud berperan penting di dalam penentuan keuntungan. Sebagai akibatnya, era ekonomi digital dapat dimanfaatkan melalui penerapan skema struktur pengalihan laba usaha. - Penerapan Equal Level Playing Field
Kebijakan GMT diharapkan tercipta sistem perpajakan yang equal level playing field (lapangan permainan yang setara) di berbagai yurisdiksi dengan mengurangi praktik pemberian insentif PPh sehingga terjadi pengalihan laba. Praktik seperti ini sering disebut dengan istilah “race to the bottom” yang dilakukan negara-negara berkembang yang berlomba-lomba menurunkan tarif PPh untuk meningkatkan daya tarik investasi melalui tax holiday (pembebasan pajak).
penerapan GMT dapat meningkatkan pendapatan PPh. Jurisdiksi yang menerapkan GMT diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PPh karena Grup PMN dapat membayar pajak secara lebih adil berdasarkan asas manfaat.
baca juga : Global Minimum Tax dan Implikasi nya Bagi Indonesia
Untung Rugi Penerapan Pajak Minimum Global bagi Indonesia
Ketika Indonesia menjadi negara sumber penghasilan bagi Grup PMN dan Grup PMN tersebut memenuhi kualifikasi di PMK 136/2024, penerapan GMT membawa keuntungan berupa potensi peningkatan penerimaan pajak penghasilan karena mendapatkan hak pemajakan atas penghasilan yang dihasilkan oleh Grup PMN di Indonesia.
Namun demikian, kebijakan ini juga memiliki tantangan, salah satunya adalah pembatasan dalam memberikan fasilitas pembebasan pajak (tax holiday). Ketika ada Grup PMN berinvestasi di Indonesia dan Grup PMN tersebut memenuhi kualifikasi di PMK 136/2024, Grup PMN tersebut tidak dapat menikmati fasilitas tax holiday secara penuh. Dengan kebijakan ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mendukung keadilan dalam sistem perpajakan global, sembari tetap berupaya menjaga daya tarik investasi di tengah persaingan global.
