Pratama-Kreston Tax Research Center
No Result
View All Result
Kamis, 9 Juli 2026
  • Login
  • Register
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Center
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Annual Report
    • Sustainability Report
    • Assurance Sustainability Report
    • Kajian Kebijakan Fiskal
    • Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Penyusunan Naskah Akademik
    • Analisis Ekonomi Makro
    • Survei
      • Survei Objek Pajak Daerah
      • Survey Efektivitas Penyuluhan Pajak Daerah
      • Survei Kepuasan Masyarakat
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami
  • INDONESIA
Pratama-Kreston Tax Research Institute
No Result
View All Result

Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas untuk Mencapai visi Indonesia Emas 2045

Nisa'ul HaqbyNisa'ul Haq
29 November 2024
in Analisis, Artikel
Reading Time: 3 mins read
135 2
A A
0
Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas untuk Mencapai visi Indonesia Emas 2045

#image_title

156
SHARES
2k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Pemerintah Indonesia di era baru kepemerintahannya saat ini optimis untuk menjalankan visi Indonesia Emas 2045 dengan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintah memainkan peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai, yaitu 8% (per September 2024). Namun demikian, peran kebijakan pemerintah jauh lebih penting daripada belanja pemerintah. Saat ini, pengeluaran pemerintah masih sekitar 14,4% dari PDB, sehingga peningkatan signifikan dalam belanja pemerintah sekalipun tidak cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan.

Dengan kata lain, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang baik untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif serta terarah. Tanpa peran swasta, pemerintah tidak mungkin dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan merata membutuhkan sinergi dari semua pihak, termasuk pihak swasta memberikan kontribusi yang sangat besar. Untuk itu, keterlibatan yang aktif, dan sinergis seluruh pihak sangat dibutuhkan guna mencapai pemerataan, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi yang optimal ke depan.

Efisiensi Ekonomi Indonesia Masih Perlu Ditingkatkan

Di tahun 2024, efisiensi ekonomi Indonesia masih menjadi tantangan. Salah satu indikator teknis untuk menilai efisiensi ekonomi adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR merupakan parameter ekonomi makro yang menunjukkan perbandingan antara jumlah investasi dengan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, dihitung dengan rumus: ICOR = Investasi ÷ Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin rendah nilai ICOR, semakin efisien investasi suatu negara.

Berdasarkan data Bank Dunia dan IMF, nilai ICOR Indonesia tercatat di angka 6,8, lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga seperti Malaysia (5,4), India (4,9), Vietnam (4,8), dan Filipina (4,1). Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan investasi yang lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain.

Selain itu, belanja dan penerimaan nasional Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain turut menjadi tantangan dalam meningkatkan efisiensi ekonomi. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan fiskal serta peningkatan kualitas dan efisiensi investasi untuk mendukung pertumbuhan yang lebih tinggi.

Tantangan Deindustrialisasi dan Strategi Kebijakan Industrialisasi

Menurut BPS, CEIC, dan BAPPENAS, data PDB manufaktur Indonesia terhadap PDB (%) dibandingkan Negara China, menunjukkan penurunan, yaitu hanya di ~18% di 2022. Angka tersebut masih jauh dibandingkan rerata di China yaitu di angka 30%. Sementara itu, data rasio investasi terhadap PDB (%) Indonesia menurun sampai dengan 27,6% di tahun 2022. Angka ini pun masih jauh dibandingkan rerata di China yaitu di angka 42-44%. Penurunan ini menunjukkan tren deindustrialisasi atau melemahnya peran sektor manufaktur dalam struktur perekonomian Indonesia.

Walaupun demikian, Indonesia tetap optimis menarget kontribusi manufaktur di angka 28%, yaitu hanya 2% sedikit 2% dibanding pencapaian Negara China di 2022. Pemerintah dalam hal ini akan meningkatkan ease of doing business untuk memudahkan investasi sektor industri. Selain itu, pemerintah akan meninjau kembali insentif di sektor manufaktur untuk meningkatkan gairah investasi. Membangun sistem pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan industri, melalui kerjasama perguruan tinggi dan pelaku usaha agar mengurangi shortage talenta yang menjadi salah satu tantangan utama dalam industrialisasi di masa depan.

Bagaimana Indonesia Dapat Mencapai Visi Indonesia Emas 2045?

Walaupun tantangan jelas di depan mata, Indonesia harus tetap optimis. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus diwujudkan melalui sinergi aktif, produktif, dan inovatif dari seluruh pihak. Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat perlu berkolaborasi dalam menciptakan pemerataan, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan UMKM dan koperasi harus menjadi prioritas, mengingat peran strategisnya dalam meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga stabilitas sosial ekonomi.

Selain itu, diversifikasi ekonomi sangat diperlukan untuk memperluas basis ekonomi, meningkatkan ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Dengan strategi tersebut, Indonesia dapat mengokohkan pijakannya menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan mencapai visi menjadi Indonesia Emas.

author avatar
Nisa'ul Haq
See Full Bio
Tags: Annual ReportEkonomi IndonesiaGDPICORIndonesia Emas 2045pertumbuhan ekonomiPertumbuhan Ekonomi IndonesiaSustainability Report
Share62Tweet39Send
Previous Post

AA1000AS, ISAE 3000, ISSA 5000: Standar Asurans Laporan Keberlanjutan

Next Post

Tax Amnesty: Solusi bagi Kepatuhan Pajak di Indonesia?

Nisa'ul Haq

Nisa'ul Haq

Related Posts

Permenkum 49/2025
Analisis

Memahami Kewajiban Laporan Tahunan Sesuai Permenkum 49/2025

9 Juli 2026
Sustainable Procurement
Analisis

Sustainable Procurement, Strategi Baru Memenangkan Tender B2B

9 Juli 2026
Olahraga Lari
Analisis

Strava Jadi Pemungut PPN PMSE, Apa Dampaknya bagi Pengguna?

9 Juli 2026
Sustainability Report
Analisis

Mengurai Peran Materialitas dalam Sustainability Report

8 Juli 2026
Pengawasan Pajak
Analisis

Permenkum 49/2025 dan Penguatan Basis Data Pajak

8 Juli 2026
Shortfall
Analisis

Mengurai Ancaman Shortfall di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

8 Juli 2026
Next Post
Ilustrasi kebijakan tax amnesty

Tax Amnesty: Solusi bagi Kepatuhan Pajak di Indonesia?

Pentingnya Keikutsertaan dalam Annual Report Award

Pentingnya Keikutsertaan dalam Annual Report Award

PPN 12% Mulai 2025, Ekonom: Lebih Banyak Rugi daripada Untung!

PPN 12% Mulai 2025, Ekonom: Lebih Banyak Rugi daripada Untung!

Please login to join discussion

Instansi Anda memerlukan jasa berupa kajian kebijakan fiskal, pajak dan retribusi daerah, penyusunan naskah akademik, ataupun jasa survei?

Atau, Perusahaan Anda membutuhkan pendampingan dalam menyusun Laporan Tahunan (Annual Report) atau Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)?

Konsultasikan kepada ahlinya!

MULAI KONSULTASI

Popular News

  • Jika Suami Tidak Berpenghasilan, Berapa Besarnya PTKP Istri?

    Jika Suami Tidak Berpenghasilan, Berapa Besarnya PTKP Istri?

    1564 shares
    Share 626 Tweet 391
  • Batas Waktu Pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23

    1134 shares
    Share 454 Tweet 284
  • Apakah Jasa Angkutan Umum Berplat Kuning Dikenai PPN?

    1017 shares
    Share 407 Tweet 254
  • Iuran BPJS dikenakan PPh Pasal 21?

    914 shares
    Share 366 Tweet 229
  • Apakah Pembelian Domain Website dikenakan PPh Pasal 23?

    894 shares
    Share 358 Tweet 224
Copyright © 2025 PT Pratama Indomitra Konsultan

Pratama Institute

Logo Pratama Indomitra
  • Antam Office Tower B Lt 8 Jl. TB Simatupang No. 1 Jakarta Selatan Indonesia 12530
  • Phone : (021) 2963 4945
  • [email protected]
  • pratamaindomitra.co.id

Welcome Back!

Sign In with Google
OR

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Sign Up with Google
OR

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Konsultasi
  • ESG
  • Insight
    • Buletin
    • In-depth
    • Working Paper
  • Analisis
    • Artikel
    • Opini
    • Infografik
  • Publikasi
    • Buku
    • Jurnal
    • Liputan Media
  • Jasa Kami
    • Jasa Annual Report
    • Jasa Sustainability Report
    • Jasa Assurance Sustainability Report
    • Jasa Kajian Kebijakan Fiskal
    • Jasa Kajian Potensi Pajak dan Retribusi Daerah
    • Jasa Penyusunan Naskah Akademik
    • Jasa Analisis Ekonomi Makro
    • Jasa Survei
    • Konsultasi Pajak Komprehensif
  • Tentang Kami
    • Kontak Kami

© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.