Penerimaan pajak Indonesia per September 2025 menunjukkan tanda-tanda pelemahan yang layak mendapat perhatian. Data APBN menunjukkan realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 September 2025 sebesar sekitar Rp 1.295,28–1.295,3 triliun, atau turun sekaitar 4,4% (yoy) dibanding periode yang sama tahun lalu.
Angka itu mengandung dua pesan penting yang harus dibaca bersamaan. Pertama, apabila dilihat dari sisi bruto sebelum dikurangi restitusi. Penerimaan sebenarnya meningkat, realisasi bruto tercatat sekitar Rp 1.619,20 triliun. Tetapi setelah dikurangi restitusi dan kompensasi lain pendapatan neto terlihat turun. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa headline menunjukkan kontraksi neto, padahal aktivitas pemungutan pajak secara kasarnya tidak menyusut drastis.
Kedua, peningkatan restitusi menjadi faktor utama penurunan neto tersebut. Pemerintah melalui Wakil Menteri Keuangan menyatakan bahwa restitusi yang lebih tinggi pada tahun berjalan menyebabkan pengembalian dana kepada wajib pajak meningkat, sehingga posisi penerimaan pajak neto tereduksi meski arus kas beredar kembali ke sektor usaha dan konsumsi. Dalam perspektif makro, restitusi yang bertambah memang dapat mendukung likuiditas pelaku usaha, namun secara statistik berdampak menurunkan realisasi pajak neto yang dilaporkan.
Jika dibandingkan dengan target yang dipatok pemerintah untuk tahun 2025, realisasi sampai September ini juga masih tertinggal. Realisasi Rp 1.295,3 triliun tersebut setara sekitar 62,4% dari outlook penerimaan pajak yang direvisi, dan sekitar 59,1% dari target APBN 2025 yang tercantum dalam undang-undang anggaran. Dengan kata lain, masih ada ruang dan beban kerja signifikan bagi otoritas fiskal untuk mengejar sisa target hingga akhir tahun fiskal.
Dari sisi komponen, tekanan tampak pada penerimaan dari konsumsi dan korporasi. PPN/PPnBM dan PPh badan tercatat melemah pada periode ini, kontribusi PPN/PPnBM menurun dibandingkan tahun lalu, sementara PPh badan menunjukkan kontraksi pada sisi neto meski terdapat fluktuasi pada laporan bruto. Perubahan harga komoditas global (mis. batubara, minyak sawit) dan dinamika permintaan domestik menjadi salah satu penopang turunannya, karena pajak korporasi dan bea atas sektor komoditas sensitif terhadap harga internasional.
Dampak fiskal dari penurunan ini bersifat langsung dan tidak langsung. Secara langsung, penurunan realisasi pajak memperkecil ruang fiskal pemerintah untuk pembiayaan belanja program prioritas tanpa menambah defisit atau menaikkan pembiayaan utang. Secara tidak langsung, jika restitusi yang meningkat benar-benar meningkatkan likuiditas usaha dan konsumsi, ada kemungkinan efek pengali (multiplier) yang membantu pemulihan ekonomi dan pada akhirnya mendorong kenaikan penerimaan di kuartal berikutnya tetapi efek ini bukanlah jaminan dan bergantung pada seberapa cepat aktivitas ekonomi merespons injeksi likuiditas tersebut.
Di sisi kebijakan, pemerintah memiliki beberapa instrumen untuk merespons kondisi ini: memperkuat penagihan dan kepatuhan pajak, melakukan penyesuaian administrasi restitusi agar lebih tepat sasaran dan cepat, memperluas basis pajak melalui reformasi kebijakan yang pro-pertumbuhan, serta menyeimbangkan antara langkah konsolidasi fiskal dan stimulus jangka pendek untuk menjaga momentum ekonomi. Komunikasi yang jelas antara otoritas fiskal dan publik juga penting untuk menghindarkan interpretasi negatif terhadap kinerja APBN yang bersumber dari peningkatan restitusi, bukan semata kekurangan pungutan.
Menutup tulisan ini, data per September 2025 menunjukkan bahwa gambaran penerimaan pajak bukan sekadar soal angka turun atau naik; pembacaan yang cermat harus membedakan antara perubahan bruto dan neto, serta menimbang peran restitusi dan kondisi eksternal seperti harga komoditas. Pencapaian sekitar 62% dari outlook pada triwulan ketiga memberi sinyal bahwa upaya ekstra diperlukan, namun juga menyisakan opsi kebijakan yang bisa dimobilisasi untuk mengejar target akhir tahun tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi. Pemantauan lebih lanjut pada realisasi bulan-bulan terakhir dan efektivitas langkah kebijakan pemerintah akan menentukan apakah target 2025 dapat dipenuhi atau perlu penyesuaian
