Pajak digital di Indonesia didesain sebagai respons terhadap semakin besarnya transaksi lintas batas yang terjadi melalui platform elektronik, sehingga pemerintah menetapkan mekanisme pemungutan yang jelas untuk memastikan konsistensi penerimaan. Dasar hukum utama untuk pengenaan PPN atas transaksi digital adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020, kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022 yang menetapkan bahwa pemanfaatan barang tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang dikonsumsi di Indonesia dikenai PPN dan harus dipungut oleh pihak tertentu (PMSE).
Dalam rangka menerapkan ketentuan tersebut, pemerintah membedakan peran pelaku di ekosistem digital sehingga aturan menjadi praktis untuk dijalankan. Pemerintah menetapkan kategori Pemungut PPN PMSE, yakni perusahaan platform atau penyelenggara sistem elektronik yang ditunjuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas transaksi yang dilayani kepada pengguna di Indonesia. Mekanisme ini membuat beban administrasi pemungutan PPN berada pada penyelenggara platform (pihak luar) sehingga kepatuhan dapat ditingkatkan tanpa harus memaksa setiap konsumen individu untuk melaporkan sendiri.
Dalam praktik operasionalnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat daftar perusahaan yang ditunjuk menjadi pemungut dan menyediakan fasilitas teknis seperti portal PMSE dan integrasi e-faktur yang memudahkan pemungut melaporkan transaksi dan melakukan penyetoran PPN.
Skema pemungutan ini ditujukan untuk menjawab dua tujuan sekaligus. Pertama, memperluas basis pajak atas konsumsi digital lintas batas dan menjaga kesetaraan perlakuan antara penyedia layanan lokal dan asing. Dengan pemungutan yang dilakukan oleh platform, negara mendapatkan kepastian pemungutan PPN pada konsumen Indonesia tanpa harus menuntut setiap pembeli asing melakukan registrasi pajak domestik. Selain itu, pendekatan ini relatif kompatibel dengan prinsip hukum internasional sehingga mengurangi risiko sengketa bilateral.
Capaian Penerimaan Pajak Digital
Sejak kebijakan diberlakukan pada 1 Juli 2020, capaian penerimaan dari sektor ekonomi digital menunjukkan tren pertumbuhan yang nyata. DJP melaporkan bahwa penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai puluhan triliun rupiah pada periode-periode terakhir. Sampai dengan 30 September 2025 tercatat Rp42,53 triliun,terdiri atas PPN PMSE, pajak atas aset kripto, pajak fintech, dan pemungutan lain.
Lebih rinci, PPN PMSE sendiri mengalami kenaikan tahunan sejak 2020 dimulai dari sekitar Rp731 miliar pada 2020, meningkat menjadi Rp8,44 triliun pada 2024. Peningkatan ini didorong oleh penunjukan bertahap ratusan perusahaan pemungut dan perluasan cakupan objek pajak digital.
Pencapaian penerimaan tersebut tidak hanya berasal dari PPN PMSE, kontribusi signifikan juga datang dari segmen pajak kripto dan layanan fintech yang semakin diatur dan dipungut secara sistematis oleh otoritas pajak. DJP melaporkan kontribusi multisegmen ini dalam siaran persnya, menunjukkan bahwa “pajak digital” sebagai kategori agregat mencakup beragam instrumen fiskal yang kini dikelola lebih terintegrasi.
Meski hasilnya positif, otoritas menghadapi tantangan terkait administrasi dan kepastian hukum. Tantangan seperti kepastian semua pemungut asing mematuhi kewajiban, meningkatkan kapasitas audit berbasis data, serta mengurangi risiko eror atau penghindaran. Oleh karena itu, DJP menambah jumlah pemungut yang ditunjuk, menguatkan integrasi data, serta memperbarui pedoman teknis agar pelaporan dan pemungutan berjalan efisien.
