Konsultasi

Ringkasan Jawaban Usaha jasa konstruksi yang dikenakan PPh final adalah jasa konstruksi yang telah memenuhi kualifikasi usaha jasa konstruksi. Pengenaan...

Ringkasan Jawaban Wajib Pajak Badan dalam negeri masih dapat menerapkan fasilitas lain untuk menghitung PPh Badan-nya selama penghasilan bruto tidak...

Ringkasan Jawaban Hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dikecualikan sebagai objek pajak sepanjang tidak...

Ringkasan Jawaban Meskipun pemberian jasa pengacara dilakukan di Vietnam untuk permasalahan di Vietnam, PPN atas jasa pengacara tersebut harus tetap...

Ringkasan Jawaban Bapak Richard dapat memberikan tanggapan atas penerbitan SP2DK sesuai dengan hal-hal yang dicantumkan dalam SP2DK. Jika Kepala KPP...

Ringkasan Jawaban  Sesuai dengan pertanyaan Bapak, Dirjen Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak dikarenakan terdapat kurang bayar dari jumlah pajak terutang...

Ringkasan Jawaban : Sesuai Pasal 25 UU KUP, Wajib Pajak (WP) tidak dapat mengajukan keberatan atas STP yang diterima karena...

Ringkasan JawabanPajak Masukan dapat dikeditkan atas pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Pengeluaran yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan...

Ringkasan Jawaban Surat ketetapan pajak yang tidak benar yang telah diajukan permohonan keberatan tetapi permohonan tersebut tidak diterima karena tidak...

Ringkasan Jawaban Harta warisan yang belum terbagi merupakan subjek pajak tersendiri menggantikan pihak pewaris yang telah meninggal dunia. Harta warisan...

Ringkasan Jawaban Menurut keterangan Ibu Helmida, status SPT PPh tahun berjalan perusahaan merupakan kurang bayar yang menandakan pajak terutang untuk...

Ringkasan Jawaban: Pada saat pemeriksaan dilakukan, Wajib Pajak tidak dapat melakukan pembetulan SPT di Pasal 8 ayat (1) UU KUP,...

Ringkasan Jawaban Pembetulan SPT yang mengakibatkan terdapat rugi atau lebih bayar pajak yang terutang harus disampaikan paling lama 2 tahun...

Ringkasan Jawaban: Terkait transaksi dengan pembeli di Kawasan Berikat yang diatur khusus di Pasal 21 ayat (5) PMK No. 131/PMK.04/2018,...