Menabung di bank merupakan salah satu aktivitas keuangan yang paling umum dilakukan masyarakat. Setiap bulan seseorang mungkin menyisihkan sebagian gajinya ke rekening tabungan untuk dana darurat, biaya pendidikan, membeli rumah, atau kebutuhan lainnya. Karena uang tersebut merupakan hasil dari penghasilan yang sebelumnya sudah dikenai pajak, muncul pertanyaan: apakah uang yang disimpan di bank juga dikenai pajak?
Jawabannya, menyimpan uang di rekening bank tidak dengan sendirinya dikenai pajak. Pajak pada umumnya muncul atas penghasilan berupa bunga yang diperoleh dari simpanan tersebut, bukan atas pokok uang yang ditabung.
Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan, yang memberikan dasar pengenaan PPh final atas penghasilan tertentu, termasuk bunga deposito dan tabungan. Ketentuan lebih lanjut mengenai bunga deposito dan tabungan diatur dalam PP Nomor 131 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 123 Tahun 2015.
Menabung Tidak Dipajaki, tetapi Bunganya Dapat Dipajaki
Hal pertama yang perlu dibedakan adalah uang yang disimpan dengan penghasilan yang dihasilkan dari uang tersebut. Misalnya seseorang memiliki tabungan Rp100 juta. Ia kemudian menyimpan seluruh uang tersebut di bank. Selama uang tersebut hanya berpindah dari rekening pribadi ke rekening tabungan, tidak ada PPh yang dikenakan hanya karena seseorang memiliki saldo Rp100 juta di bank.
Persoalannya berbeda apabila bank memberikan bunga atas simpanan tersebut. Misalnya saldo tabungan seseorang menghasilkan bunga Rp1 juta. Bunga tersebut merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima pemilik rekening. Atas bunga tabungan tersebut berlaku ketentuan PPh final sesuai peraturan perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa bunga deposito dan tabungan merupakan objek PPh yang bersifat final. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tarif normalnya adalah 20% dari jumlah bruto bunga.
Dengan demikian, jika seseorang memperoleh bunga tabungan sebesar Rp1 juta dan ketentuan pemotongan PPh final berlaku, maka secara sederhana:
Bunga tabungan = Rp1.000.000
PPh Final 20% = Rp200.000
Bunga setelah pajak = Rp800.000
Dalam praktiknya, pemotongan tersebut biasanya dilakukan oleh bank sehingga nasabah tidak perlu datang sendiri untuk membayar pajaknya. Inilah alasan mengapa seseorang mungkin melihat bunga yang masuk ke rekeningnya sudah dalam jumlah neto setelah pajak.
Jadi, yang dikenai pajak bukan Rp100 juta uang yang ditabung, melainkan Rp1 juta bunga yang diperoleh dari tabungan tersebut.
Apakah Semua Bunga Tabungan Dipotong 20%?
Tidak selalu. Ketentuan perpajakan memberikan pengecualian terhadap pemotongan dalam kondisi tertentu. Berdasarkan ketentuan PP 131 Tahun 2000, pemotongan PPh tidak dilakukan atas bunga deposito dan tabungan apabila jumlah deposito dan tabungan serta SBI tidak melebihi Rp7,5 juta dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
Artinya, masyarakat yang memiliki simpanan kecil memperoleh perlakuan berbeda dari pemilik simpanan yang lebih besar. Namun, angka Rp7,5 juta tersebut perlu dipahami dengan hati-hati. Ketentuan ini berkaitan dengan jumlah deposito dan tabungan sebagai dasar pengecualian pemotongan, bukan berarti setiap orang yang memiliki saldo lebih dari Rp7,5 juta langsung dikenai pajak sebesar 20% atas seluruh saldo rekeningnya.
Misalnya seseorang memiliki tabungan Rp100 juta. Tidak berarti pemerintah mengambil 20% dari Rp100 juta tersebut.
Jika dalam satu periode ia memperoleh bunga Rp2 juta, maka yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah bunga Rp2 juta, bukan saldo Rp100 juta.
Apabila tarif 20% berlaku, pajaknya adalah:
Rp2.000.000 × 20% = Rp400.000.
Nasabah tetap memiliki pokok tabungan Rp100 juta. Pajak hanya berkaitan dengan penghasilan berupa bunganya.
Selain batas Rp7,5 juta tersebut, terdapat pula ketentuan khusus untuk jenis deposito tertentu, terutama yang berkaitan dengan Devisa Hasil Ekspor (DHE). Untuk deposito yang memenuhi persyaratan khusus berdasarkan PP 123 Tahun 2015, tarif PPh final dapat berbeda berdasarkan mata uang dan jangka waktu deposito. Misalnya, deposito DHE dalam rupiah dapat memperoleh tarif 7,5% untuk jangka waktu satu bulan, 5% untuk tiga bulan, dan 0% untuk enam bulan atau lebih. Untuk deposito DHE dalam dolar AS, tarifnya juga berbeda berdasarkan jangka waktu.
Namun, ketentuan khusus tersebut berlaku untuk kondisi yang spesifik. Nasabah tabungan biasa tidak dapat serta-merta menggunakan tarif khusus DHE tersebut.
Bagaimana dengan Saldo Tabungan yang Besar?
Memiliki saldo rekening yang besar juga tidak berarti saldo tersebut otomatis dikenai PPh. Misalnya seseorang memiliki Rp1 miliar hasil dari tabungan dan investasi yang sah. Ia kemudian menyimpan uang tersebut di bank. Pemerintah tidak mengenakan pajak hanya karena rekening tersebut memiliki saldo Rp1 miliar.
Yang perlu diperhatikan adalah asal-usul uang dan penghasilan yang dihasilkan dari uang tersebut. Jika uang tersebut menghasilkan bunga, maka bunga tersebut dapat menjadi objek PPh final. Sebaliknya, apabila uang hanya disimpan tanpa menghasilkan bunga, tidak terdapat PPh final atas bunga yang tidak ada.
Secara hukum, yang diatur adalah Pajak Penghasilan atas bunga deposito dan tabungan, bukan pajak atas kepemilikan saldo rekening bank. PP 131 Tahun 2000 bahkan menjelaskan bahwa pengenaan pajak tersebut berkaitan dengan penghasilan berupa bunga yang diterima atau diperoleh dari deposito dan tabungan.
Dengan demikian, memiliki tabungan Rp10 juta, Rp100 juta, atau bahkan lebih besar tidak dengan sendirinya membuat pokok tabungan tersebut dipotong PPh. Hal yang sama juga menjelaskan mengapa menabung di bank berbeda dengan memperoleh penghasilan dari pekerjaan. Ketika seseorang menerima gaji, pajak dikenakan berdasarkan penghasilan dari pekerjaan sesuai ketentuan PPh Pasal 21. Ketika seseorang memperoleh bunga dari tabungan atau deposito, terdapat mekanisme khusus berupa PPh final atas bunga tersebut.
Pada akhirnya, pertanyaan “apakah menabung di bank kena pajak?” perlu dijawab dengan membedakan antara pokok tabungan dan bunga tabungan. Pokok uang yang disimpan di rekening tidak dikenai PPh hanya karena disimpan di bank. Sebaliknya, bunga yang diperoleh dari deposito atau tabungan pada prinsipnya merupakan objek PPh final. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, tarif umumnya adalah 20% dari jumlah bruto bunga, dengan pengecualian dan tarif khusus tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan.
Sebagai contoh sederhana, seseorang menyimpan Rp100 juta di bank dan memperoleh bunga Rp2 juta. Ia tidak membayar pajak 20% dari Rp100 juta. Jika ketentuan PPh final berlaku, pajak dihitung atas Rp2 juta bunga, sehingga PPh yang dipotong adalah Rp400 ribu.
Karena pemotongan dilakukan oleh bank, nasabah umumnya menerima bunga setelah pajak. Dengan mekanisme tersebut, pajak atas bunga tabungan dapat dipungut secara langsung tanpa membuat setiap nasabah harus menghitung dan menyetorkan sendiri pajaknya.
Jadi, menabung bukanlah kegiatan yang membuat saldo rekening Anda otomatis dikenai pajak. Yang menjadi perhatian perpajakan adalah penghasilan yang dihasilkan dari simpanan tersebut, terutama bunga deposito dan tabungan dari hasil menabung.
Dasar hukum utama: Pasal 4 ayat (2) UU PPh, PP Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, sebagaimana diubah dengan PP Nomor 123 Tahun 2015. Ketentuan tersebut menetapkan PPh final atas bunga deposito dan tabungan, termasuk tarif umum 20% dari jumlah bruto untuk Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.
