Bayangkan pemerintah diminta meningkatkan penerimaan pajak tanpa menaikkan tarif. Di sisi lain, berbagai informasi mengenai tanah, kendaraan bermotor, saham, badan usaha, hingga aset bernilai tinggi sebenarnya telah dimiliki negara. Persoalannya, informasi tersebut masih tersebar di berbagai instansi dan belum sepenuhnya terhubung. Negara mengenal identitas wajib pajak, tetapi belum memiliki gambaran utuh mengenai seluruh aset yang dimilikinya.
Paradoks inilah yang menjadi salah satu tantangan administrasi perpajakan modern. Persoalannya bukan semata-mata kekurangan data, melainkan bagaimana menghubungkan data yang telah tersedia menjadi informasi yang mampu menggambarkan kapasitas ekonomi wajib pajak secara lebih utuh. Dalam konteks tersebut, memperluas basis pajak tidak selalu berarti mencari wajib pajak baru atau menaikkan tarif pajak. Yang lebih penting adalah meningkatkan kemampuan negara mengenali potensi pajak yang selama ini belum terlihat.
Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai rekomendasi lembaga internasional. Dana Moneter Internasional (IMF) menilai bahwa negara berkembang perlu memperkuat penerimaan domestik melalui peningkatan kualitas administrasi perpajakan, bukan hanya mengandalkan kenaikan tarif. Sementara itu, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui konsep Tax Administration 3.0 menegaskan bahwa administrasi perpajakan masa depan akan semakin bertumpu pada integrasi data dan pemanfaatan teknologi digital. Dengan kata lain, data telah berkembang menjadi infrastruktur strategis dalam pengelolaan perpajakan.
Negara Mengenal Wajib Pajak, tetapi Belum Mengenal Seluruh Asetnya
Indonesia sebenarnya telah mengambil langkah besar menuju administrasi perpajakan berbasis data. Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta implementasi Core Tax Administration System (Coretax) menjadi fondasi penting dalam membangun identitas tunggal wajib pajak. Kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah menghubungkan informasi perpajakan dengan data kependudukan secara lebih akurat.
Namun, identitas tunggal belum otomatis menghadirkan gambaran ekonomi yang lengkap. Data kepemilikan tanah berada pada sistem pertanahan, kendaraan bermotor dikelola oleh instansi lain, kepemilikan saham tercatat dalam infrastruktur pasar modal, sementara informasi badan usaha dan perpajakan berada dalam basis data yang berbeda. Masing-masing sistem telah menyimpan informasi yang bernilai, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi menjadi satu peta aset yang komprehensif.
Akibatnya, negara dapat mengetahui siapa wajib pajaknya, tetapi belum tentu mampu melihat keseluruhan kapasitas ekonomi yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut. Kondisi ini menciptakan information gap, yaitu kesenjangan antara identitas wajib pajak dengan informasi mengenai aset yang menjadi indikator kemampuan ekonominya.
Di sinilah Indonesia perlu mulai membangun Peta Aset Nasional (National Asset Registry), yaitu sistem yang mengintegrasikan berbagai informasi kepemilikan aset ke dalam satu ekosistem data berbasis NIK-NPWP. Sistem ini bukan dimaksudkan untuk menciptakan pengawasan yang berlebihan, melainkan membangun kualitas informasi yang lebih baik bagi pengambilan kebijakan. Ketika data aset dapat dipetakan secara lebih utuh, pemerintah akan lebih mudah mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya tercermin dalam sistem perpajakan.
Sebagai ilustrasi, seseorang dapat memiliki beberapa bidang tanah, kendaraan mewah, investasi di pasar modal, serta kepemilikan pada berbagai badan usaha. Informasi tersebut sebenarnya telah tersedia pada masing-masing instansi, tetapi tanpa integrasi data akan sulit menghasilkan gambaran mengenai kapasitas ekonomi secara menyeluruh. Dengan pendekatan berbasis data, analisis risiko perpajakan dapat dilakukan secara lebih akurat sehingga pengawasan menjadi lebih tepat sasaran.
Fondasi Baru Perluasan Basis Pajak
Selama ini, perluasan basis pajak sering dipahami sebagai upaya menambah jumlah wajib pajak atau memperluas objek pajak. Padahal, terdapat pendekatan lain yang sama pentingnya, yaitu meningkatkan visibilitas terhadap aktivitas ekonomi yang telah ada. Semakin lengkap informasi yang dimiliki negara, semakin kecil pula ruang bagi aktivitas ekonomi yang berada di luar jangkauan administrasi perpajakan.
Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa integrasi data merupakan bagian penting dari reformasi administrasi publik. Estonia berhasil membangun ekosistem pemerintahan digital yang menghubungkan berbagai layanan publik melalui satu infrastruktur data nasional. Singapura juga memanfaatkan integrasi data lintas instansi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung pengelolaan fiskal yang lebih efektif. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa data bukan lagi sekadar arsip administrasi, melainkan fondasi pengambilan keputusan.
Bagi Indonesia, pembangunan Peta Aset Nasional merupakan langkah logis setelah integrasi NIK-NPWP dan implementasi Coretax. Apabila identitas tunggal menjadi fondasi administrasi perpajakan modern, maka registrasi aset nasional menjadi instrumen yang membantu negara memahami kapasitas ekonomi di balik setiap identitas tersebut. Dengan demikian, perluasan basis pajak dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas informasi, bukan semata-mata melalui kenaikan tarif pajak.
Tentu saja, pembangunan sistem seperti ini harus berjalan beriringan dengan perlindungan data pribadi yang kuat. Tata kelola data yang transparan, keamanan siber, pembatasan akses informasi berdasarkan kewenangan, serta mekanisme pengawasan yang akuntabel menjadi prasyarat utama agar kepercayaan publik tetap terjaga. Integrasi data tidak boleh dimaknai sebagai perluasan kewenangan tanpa batas, melainkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas administrasi perpajakan.
Pada akhirnya, ketahanan fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya tarif pajak, tetapi juga oleh kemampuan negara memahami potensi ekonomi yang telah dimiliki masyarakat. Di era digital, data merupakan infrastruktur strategis yang menentukan kualitas kebijakan publik. Membangun Peta Aset Nasional bukan sekadar proyek integrasi data, melainkan investasi kelembagaan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, lebih cerdas, dan lebih mampu menopang keberlanjutan fiskal Indonesia di masa depan.
