Wacana penghapusan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memunculkan pertanyaan besar: bagaimana jika sistem pajak kendaraan benar-benar diubah menjadi skema jalan berbayar? Gagasan tersebut terdengar futuristik, bahkan radikal, karena selama puluhan tahun PKB menjadi salah satu sumber utama penerimaan daerah di Indonesia.
Namun di balik kontroversinya, ide ini justru membuka ruang diskusi yang menarik mengenai masa depan sistem perpajakan daerah di era kendaraan listrik, digitalisasi transportasi, dan perubahan pola mobilitas masyarakat. Pertanyaannya bukan lagi sekadar “setuju atau tidak”, melainkan bagaimana jika model lama memang sudah mulai kehilangan relevansinya?
Ketika Kepemilikan Tidak Lagi Menjadi Dasar Pemajakan
Selama ini, logika PKB sangat sederhana: siapa yang memiliki kendaraan wajib membayar pajak setiap tahun. Masalahnya, pendekatan ini perlahan mulai menghadapi tantangan baru. Di masa depan, kendaraan listrik kemungkinan akan semakin dominan. Pemerintah saat ini bahkan terus memberikan berbagai insentif agar masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan ramah lingkungan. Jika tren ini terus berlangsung, penerimaan daerah dari sektor kendaraan bisa mengalami tekanan karena banyak kendaraan memperoleh tarif pajak lebih rendah atau bahkan insentif tertentu.
Di sisi lain, muncul ketimpangan yang selama ini jarang dibahas. Seseorang yang memiliki mobil tetapi jarang digunakan tetap membayar pajak tahunan dalam jumlah yang sama dengan pengguna kendaraan yang setiap hari memenuhi jalan raya. Dari perspektif keadilan penggunaan infrastruktur, model ini memang dapat diperdebatkan.
Karena itu, gagasan “bayar sesuai penggunaan jalan” mulai terlihat masuk akal. Dalam skema ini, pungutan tidak lagi didasarkan pada kepemilikan aset, tetapi pada intensitas pemanfaatan fasilitas publik. Semakin sering menggunakan jalan, semakin besar kontribusi yang dibayarkan.
Konsep semacam ini sebenarnya bukan hal baru di dunia. Beberapa negara telah mengembangkan congestion pricing, road pricing, hingga electronic road toll berbasis teknologi digital. Artinya, wacana Jawa Barat tidak berdiri di ruang kosong, melainkan bagian dari perubahan besar dalam tata kelola transportasi modern.
Apakah Sistem Jalan Berbayar Lebih Adil?
Di atas kertas, sistem jalan berbayar terlihat rasional. Namun dalam praktiknya, tantangannya jauh lebih kompleks. Pertama, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Jika biaya penggunaan jalan diterapkan secara luas, maka kelompok pekerja harian yang harus berpindah lokasi setiap hari berpotensi menjadi pihak yang paling terbebani. Sopir angkutan, pekerja komuter, hingga pelaku UMKM distribusi dapat menghadapi kenaikan biaya mobilitas yang akhirnya berdampak pada harga barang dan jasa.
Kedua, terdapat persoalan geografis. Masyarakat perkotaan mungkin masih memiliki alternatif transportasi umum. Namun bagi daerah pinggiran atau kawasan dengan akses transportasi terbatas, kendaraan pribadi sering kali bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Jika setiap penggunaan jalan dikenakan biaya tambahan, maka mobilitas masyarakat bisa menjadi lebih mahal.
Ketiga, perubahan sistem ini membutuhkan infrastruktur digital yang sangat besar. Pemerintah harus memastikan adanya teknologi pemantauan kendaraan, sistem pembayaran elektronik, integrasi data, hingga perlindungan privasi pengguna jalan. Tanpa kesiapan teknologi dan tata kelola yang matang, skema ini justru dapat memunculkan kebocoran baru maupun resistensi publik.
Yang juga menarik adalah pertanyaan filosofisnya: apakah jalan publik nantinya akan perlahan berubah menjadi layanan semi-komersial? Jika masyarakat telah membayar pajak daerah dan pajak pusat, lalu masih harus membayar untuk menggunakan jalan provinsi, maka batas antara “pajak” dan “user charge” akan semakin kabur.
Pajak Kendaraan dan Reformasi Pajak Daerah
Meski demikian, wacana ini tetap penting karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai menyadari satu hal: sistem perpajakan daerah tidak bisa selamanya bergantung pada pola ekonomi lama. Selama bertahun-tahun, struktur penerimaan daerah Indonesia relatif stagnan dan sangat bergantung pada pajak kendaraan. Padahal, pola mobilitas masyarakat sedang berubah cepat. Transportasi digital berkembang, kendaraan listrik meningkat, ekonomi berbasis platform tumbuh, dan konsep smart city mulai diperkenalkan di berbagai daerah.
Dalam konteks itu, ide jalan berbayar sebenarnya dapat dibaca sebagai sinyal awal reformasi fiskal daerah. Pemerintah mulai mencari cara agar pungutan publik lebih berbasis aktivitas ekonomi riil dibanding sekadar kepemilikan aset. Jika dirancang secara hati-hati, bukan tidak mungkin sistem semacam ini justru menciptakan tata kelola transportasi yang lebih efisien. Jalan dengan kepadatan tinggi dapat dikendalikan, penggunaan kendaraan pribadi dapat ditekan, dan kualitas infrastruktur mungkin lebih terjamin karena pembiayaannya langsung terhubung dengan tingkat penggunaan.
Namun sebaliknya, jika diterapkan terburu-buru tanpa kesiapan sosial dan teknologi, kebijakan ini bisa menimbulkan penolakan besar. Publik Indonesia masih sangat sensitif terhadap pungutan transportasi karena berkaitan langsung dengan biaya hidup sehari-hari.
Pada akhirnya, mungkin pertanyaan terpenting bukanlah apakah pajak kendaraan akan benar-benar dihapus. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah Indonesia sudah siap berpindah dari sistem pajak berbasis kepemilikan menuju sistem berbasis penggunaan? Sebab jika perubahan itu benar-benar terjadi, maka yang berubah bukan hanya cara membayar pajak kendaraan, tetapi cara negara memandang hubungan antara warga, mobilitas, dan pelayanan publik.
