Sepanjang 2025, stabilitas ekonomi pada lapisan menengah Indonesia masih tercermin dari sejumlah indikator perilaku konsumsi rumah tangga. Salah satu indikator utamanya adalah konsumsi kelas menengah yang meskipun melambat, namun masih belum menunjukkan penurunan secara agregat.
BPS mencatat konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2025 masih tumbuh 4,89% (yoy), meskipun secara kuartalan sempat terkontraksi 0,56% setelah tumbuh 3,14% pada triwulan sebelumnya. Di tingkat kelompok menengah, pertumbuhan belanja tercatat lebih rendah, sekitar 2,1%(yoy).
Penyesuaian ini terutama terlihat pada penurunan porsi belanja non-pokok, dari sekitar 32% menjadi 28% dari total pengeluaran. Sejalan dengan itu, pertumbuhan penjualan ritel barang non-makanan melambat menjadi 1,5%, jauh di bawah capaian 6,2% pada 2023, sementara konsumsi makanan relatif lebih stabil (3,8%).
Stabil di Angka, Tergerus di Realita Ala Kelas Menengah
Di balik angka yang masih terlihat stabil, terdapat tekanan yang perlahan menumpuk pada kelas menengah dan belum sepenuhnya tercermin dalam data 2025. Salah satu risiko utama yang mulai terlihat adalah melemahnya daya beli riil kelas menengah secara perlahan. Data BPS menunjukkan bahwa upah rata-rata pekerja nasional pada 2025 berada di kisaran Rp3,3 juta per bulan, dengan kenaikan nominal yang relatif terbatas dibandingkan periode sebelumnya. Ketika kenaikan upah ini disesuaikan dengan inflasi sebesar 2,92 persen, ruang peningkatan daya beli menjadi semakin sempit, terutama bagi pekerja formal dengan pendidikan menengah dan tinggi.
Pada saat yang sama, biaya hidup di perkotaan terus meningkat, khususnya pada pos-pos jasa yang sulit dihindari. Harga perumahan dan transportasi mencatat kenaikan tahunan masing-masing sekitar 1,62% dan 1,23%, sementara biaya pendidikan meningkat jauh lebih cepat, dengan rata-rata kenaikan sekitar 12,6% per tahun dalam periode 2018–2024.
Perbedaan antara pertumbuhan pendapatan dan kenaikan biaya hidup ini secara bertahap menggerus ruang belanja di luar kebutuhan pokok serta kemampuan menabung kelas menengah. Dalam jangka pendek, kelas menengah akan cenderung menahan pengeluaran di luar kebutuhan utama dan dalam jangka menengah, pola ini dapat membuat konsumsi kelas menengah menjadi kurang responsif terhadap kenaikan pendapatan.
Risiko tertunda juga tercermin dari struktur upah dan karakteristik pasar tenaga kerja. Data BPS menunjukkan adanya perbedaan upah rata-rata yang signifikan antar sektor, dengan sektor-sektor tertentu seperti pertambangan mencatat upah di atas Rp4,98 juta per bulan, sementara sebagian besar sektor jasa dan pertanian berada di bawah rata-rata nasional (Rp1,97-2,54 juta).
Di sisi lain, perbedaan upah berdasarkan tingkat pendidikan relatif tidak banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir. Pekerja berpendidikan tinggi memperoleh upah rata-rata sekitar Rp4,8 juta per bulan, sementara pekerja dengan pendidikan dasar dan menengah menerima sekitar Rp2,07 juta per bulan. Pola ini menunjukkan bahwa perubahan struktur upah memang ada dan berlangsung secara perlahan namun belum menunjukkan percepatan yang berarti. Struktur ini berimplikasi pada dinamika pendapatan kelas menengah.
Dengan mayoritas angkatan kerja masih berpendidikan menengah ke bawah (55,89%), kenaikan pendapatan kelas menengah secara agregat sangat bergantung pada kenaikan upah rata-rata secara agregat beserta ketersediaan lapangan kerja. Namun hingga kini, data belum menunjukkan bahwa jumlah pekerjaan dengan gaji menengah ke atas bertambah secara signifikan.
Dilihat dari pembagian konsumsi rumah tangga, posisi kelas menengah juga belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Data Bank Dunia dan BPS menunjukkan bahwa porsi konsumsi yang dinikmati oleh kelompok 40% menengah relatif stagnan di kisaran sekitar 35–36% dalam beberapa tahun terakhir. Pada saat yang sama, kelompok 20% pendapatan teratas justru menikmati porsi konsumsi yang semakin besar, mencapai sekitar 45% dari total pengeluaran nasional. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun konsumsi rumah tangga dan PDB secara agregat terus tumbuh, manfaat pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mengalir secara proporsional ke kelas menengah.
Risiko tertunda dari sisi kebijakan juga berkaitan dengan keterbatasan ruang fiskal. Dalam beberapa tahun terakhir, belanja wajib dan belanja jangka panjang dalam APBN tetap menjadi porsi utama dari total belanja pemerintah pusat, sementara 16% dari total pendapatan negara dialokasikan untuk pembayaran bunga utang. Struktur pengeluaran ini membatasi fleksibilitas fiskal untuk merespons tekanan biaya hidup atau pelemahan pendapatan kelas menengah tanpa meningkatkan defisit atau mengurangi belanja produktif lainnya.
Dari sisi kebijakan moneter, ruang gerak juga semakin terbatas. Ketika inflasi dianggap masih relatif terkendali dan suku bunga acuan Bank Indonesia berada di sekitar 4,75%, bank sentral tidak memiliki banyak ruang untuk menurunkan suku bunga tanpa berisiko mengganggu nilai tukar rupiah atau stabilitas keuangan. Dalam kondisi ini, penyesuaian ekonomi lebih banyak dirasakan langsung oleh rumah tangga, terutama kelas menengah melalui pendapatan dan pola belanja, bukan melalui stimulus kebijakan yang agresif.
Kombinasi dari faktor-faktor tersebut membentuk risiko ketidaksinkronan kebijakan, yaitu situasi di mana kebijakan yang saat ini efektif menjaga stabilitas jangka pendek perlahan kehilangan daya dorongnya karena tekanan struktural terhadap kelas menengah yang terus menumpuk. Risiko ini tidak langsung terlihat dalam indikator tahunan, tetapi mulai terasa ketika rumah tangga menjadi lebih berhati-hati dalam berbelanja, laju penambahan tabungan melambat, dan pertumbuhan pendapatan riil cenderung stagnan.
Dengan demikian, risiko utama yang tersembunyi bukanlah guncangan makroekonomi yang tiba-tiba, melainkan melemahnya peran kelas menengah sebagai penopang utama permintaan domestik dan pertumbuhan jangka menengah. Jika risiko tertunda ini tidak dikelola dengan baik, kemampuan kebijakan untuk menjaga pertumbuhan melalui stimulus konvensional akan semakin terbatas, meskipun indikator stabilitas makro dalam jangka pendek masih tampak solid.
Daya Beli sebagai Penentu
Memasuki 2026, pertanyaan utamanya bukan lagi seberapa besar stimulus yang dapat diberikan, melainkan seberapa efektif pertumbuhan ekonomi diteruskan ke kelas menengah. Di tengah kondisi makro yang relatif stabil, tekanan yang terus menumpuk pada kelas menengah membuat ruang kebijakan dan strategi investasi semakin bergantung pada bagaimana pendapatan dan pola belanja kelompok ini berkembang dalam lingkungan kebijakan yang kian ketat.
Secara keseluruhan, keputusan ekonomi pada 2026 akan semakin dipengaruhi oleh ketahanan struktural pendapatan kelas menengah, bukan hanya oleh indikator stabilitas jangka pendek. Stabilitas makro yang terjaga menyediakan ruang kebijakan, namun keberlanjutan pertumbuhan akan sangat bergantung pada sejauh mana pertumbuhan tersebut dapat ditransmisikan menjadi pendapatan riil dan konsumsi yang berkelanjutan di lapisan menengah. Dalam konteks tersebut, tekanan terhadap kelas menengah berfungsi sebagai sinyal awal atas batas efektivitas kebijakan dan strategi pertumbuhan yang mengandalkan stimulus agregat semata.
Kelas menengah, sebagai tulang punggung konsumsi domestik menghadapi tekanan yang terus menumpuk, dan bagaimana mereka merespons akan menentukan arah ekonomi ke depan. Pertanyaannya kemudian, apakah kebijakan dan strategi ekonomi 2026 mampu menjaga daya beli, mendorong konsumsi yang berkelanjutan, dan memperkuat ketahanan pendapatan kelas menengah sehingga pertumbuhan tidak hanya berakhir di atas kertas, namun benar-benar dirasakan masyarakat?
