\Ketika membeli makanan di restoran, berbelanja pakaian, membeli ponsel, atau membayar jasa tertentu, kita sering menemukan tambahan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam tagihan. Kondisi ini kemudian menimbulkan pertanyaan sederhana: jika PPN adalah pajak, mengapa yang membayar justru konsumen? Bukankah yang menjual barang atau jasa adalah perusahaan?
Jawabannya berkaitan dengan karakter PPN sebagai pajak atas konsumsi. Dalam mekanisme PPN, pengusaha yang telah berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) memang memiliki kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Namun, beban ekonomi PPN pada akhirnya ditanggung oleh konsumen sebagai pihak yang mengonsumsi barang atau jasa tersebut. Bahkan, konsep ini telah dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang membahas mekanisme PPN: PKP bukanlah pemikul beban PPN yang sesungguhnya, melainkan pihak yang memungut pajak dari konsumen.
Mengapa PPN Dibebankan kepada Konsumen?
Dasar pemikirannya dapat dilihat dari UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. PPN dikenakan atas berbagai transaksi seperti penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP serta impor Barang Kena Pajak.
Dalam mekanismenya, PKP yang menjual barang atau jasa memungut PPN dari pembeli. PPN tersebut kemudian menjadi Pajak Keluaran bagi PKP dan disetorkan kepada negara setelah diperhitungkan dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.
Karena itu, ketika seseorang membeli barang seharga Rp1.000.000 dan transaksi tersebut terutang PPN, konsumen membayar harga barang sekaligus PPN sesuai ketentuan yang berlaku. PPN yang dipungut tersebut bukan merupakan pendapatan perusahaan. Perusahaan hanya menjalankan fungsi sebagai pihak yang memungut pajak untuk kemudian menyetorkannya kepada negara.
Inilah alasan mengapa PPN sering disebut sebagai pajak tidak langsung. Pihak yang memungut dan menyetorkan pajak kepada negara adalah PKP, sedangkan pihak yang secara ekonomi menanggung beban pajaknya adalah konsumen.
Namun, perlu dibedakan antara pihak yang secara hukum memungut pajak dan pihak yang menanggung beban ekonomi pajak. Dalam transaksi PPN normal, keduanya memang berbeda. PKP bertanggung jawab secara administratif kepada negara, sedangkan konsumen membayar PPN melalui harga yang dibayarkan.
Bagaimana PPN Bisa Sampai ke Konsumen?
PPN menggunakan mekanisme yang memungkinkan pajak dipungut pada berbagai tahapan produksi dan distribusi. Pada setiap tahapan, PKP memungut PPN atas penyerahan yang dilakukannya dan dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat memperoleh barang atau jasa untuk kegiatan usahanya.
Sebagai contoh sederhana, produsen menjual barang kepada distributor. Distributor kemudian menjual barang tersebut kepada toko, dan toko menjualnya kepada konsumen. PPN dapat muncul pada setiap penyerahan yang memenuhi ketentuan PPN. Namun, mekanisme pengkreditan Pajak Masukan mencegah pajak tersebut menjadi beban berulang bagi setiap pelaku usaha dalam rantai distribusi.
Pada akhirnya, ketika barang sampai kepada konsumen akhir, tidak ada lagi pihak berikutnya yang dapat mengkreditkan PPN tersebut sebagai Pajak Masukan dalam kegiatan usaha. Karena itulah beban ekonomi PPN pada akhirnya berhenti pada konsumen akhir.
Sebagai ilustrasi, misalnya sebuah toko membeli barang dari distributor dan membayar PPN atas pembelian tersebut. Ketika toko menjual barang kepada konsumen, toko memungut PPN. PPN yang sebelumnya dibayar kepada distributor dapat menjadi Pajak Masukan yang dikreditkan terhadap Pajak Keluaran toko, sepanjang memenuhi persyaratan pengkreditan. Dengan demikian, toko pada prinsipnya tidak menanggung PPN sebagai biaya atas transaksi yang memenuhi ketentuan pengkreditan tersebut.
Mekanisme inilah yang membuat PPN berbeda dengan pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan. PPN mengikuti konsumsi, bukan semata-mata siapa yang memperoleh penghasilan.
Berapa PPN yang Dibayar Konsumen?
Besarnya PPN yang dibayar konsumen bergantung pada jenis transaksi dan ketentuan tarif serta dasar pengenaan pajak yang berlaku.
Sejak 1 Januari 2025, tarif PPN secara umum adalah 12% berdasarkan UU PPN. Namun, untuk penyerahan BKP selain barang yang tergolong mewah dan penyerahan JKP, pemerintah menerapkan mekanisme nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual atau penggantian, sehingga PPN efektif yang dibayar tetap setara dengan 11% dari harga jual atau penggantian. Ketentuan ini diatur dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024.
Misalnya, seseorang membeli jasa dengan harga sebelum PPN sebesar Rp1.000.000. Untuk JKP yang menggunakan mekanisme nilai lain tersebut, PPN dihitung dengan tarif 12% × 11/12 × Rp1.000.000, sehingga PPN yang dipungut adalah Rp110.000. Konsumen kemudian membayar total Rp1.110.000.
Sementara itu, untuk Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, ketentuannya berbeda. PMK 131 Tahun 2024 mengatur bahwa penyerahan BKP mewah pada kondisi yang ditentukan dikenai PPN dengan tarif 12% atas harga jual atau nilai impor. Selain PPN, barang tertentu juga dapat dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sesuai karakteristik barang dan tarif yang berlaku.
Jadi, tidak tepat jika setiap barang atau jasa yang dibeli masyarakat langsung dianggap terkena PPN 12% dari harga jual. Tarif dan dasar pengenaan pajaknya harus dilihat berdasarkan jenis transaksi serta ketentuan yang berlaku.
Hal lain yang penting adalah tidak semua barang dan jasa dikenai PPN. UU PPN juga mengatur barang dan jasa tertentu yang tidak dikenai PPN serta transaksi yang memperoleh fasilitas PPN dibebaskan atau tidak dipungut. Karena itu, keberadaan PPN dalam sebuah transaksi harus dilihat berdasarkan karakteristik objek dan ketentuan perpajakannya.
Pada akhirnya, alasan mengapa PPN dibayar konsumen bukan karena perusahaan bebas dari kewajiban pajak. Justru sebaliknya, perusahaan yang berstatus PKP memiliki kewajiban hukum untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. Konsumen membayar PPN karena pajak tersebut dirancang sebagai pajak atas konsumsi, sementara PKP berfungsi sebagai pihak yang memungut dan menyetorkannya kepada negara.
Dengan memahami mekanisme ini, kita dapat membedakan tiga hal yang sering tercampur: konsumen adalah pihak yang menanggung beban ekonomi PPN, PKP adalah pihak yang memungut dan menyetorkan PPN, sedangkan negara merupakan pihak yang menerima penerimaan pajaknya.
Jadi, ketika kita melihat tulisan “PPN” dalam sebuah struk atau tagihan, uang tersebut bukan menjadi tambahan keuntungan bagi penjual. Dalam transaksi yang terutang PPN, penjual pada dasarnya sedang menjalankan kewajiban untuk memungut pajak dari konsumennya dan menyetorkannya kepada negara sesuai ketentuan perpajakan.
