| Klik untuk Akses & Download |
Satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran berjalan dengan semangat besar untuk menegaskan peran negara dalam pembangunan. Namun, ambisi politik untuk menghadirkan negara secara kuat dalam urusan sosial, terutama lewat program makan bergizi gratis (MBG) yang berhadapan langsung dengan keterbatasan ruang fiskal. Kebijakan populis itu membawa harapan bagi jutaan pelajar dan petani, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan ekonom terhadap keberlanjutan fiskal jangka menengah.
Masalah mendasarnya terletak pada dualitas arah kebijakan. Di satu sisi pemerintah berkomitmen memperkuat fiskal melalui reformasi pajak dan perluasan basis, tetapi di sisi lain mengambil langkah-langkah yang secara politis menggerus penerimaan, seperti pembatalan kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen serta pemberian berbagai insentif fiskal kepada sektor strategis dan UMKM.
Dilema ini memperlihatkan benturan antara kebutuhan menjaga legitimasi politik dan tanggung jawab membangun disiplin fiskal. Simak hasil kajian mendalam kami dalam buletin Pratama Insight Edisi 09/2025 ini. Selamat membaca!
Disusun oleh:
Pratama Institute for Fiscal Policy & Governance Studies
Penanggung Jawab:
Ismail Khozen
Tim Redaksi:
Gustofan Mahmud
Lambang Wiji Imantoro
Muhamad Akbar Aditama
Desain, Ilustrasi, & Tata Letak:
Umar Hanif Al Faruqy
Diterbitkan oleh:
PT Pratama Indomitra Konsultan
Antam Office Park Tower B lantai 8 Jl. TB Simatupang No. 1 Jakarta Selatan 12530 Indonesia
Telp: 62-21-2963.4945 (hunting), Faks: 62-21-2963.4946
E-mail: [email protected]
Website: www.pratamaindomitra.co.id
