Publikasi

Kumparan.com | 13 Maret 2024 Dwi Purwanto Governance Analyst di Pratama Institute for Fiscal Policy & Governance Studies Ungkapan “tidak ada...

Investor Daily | 13 Februari 2024 Dwi Purwanto Governance Analyst di Pratama Institute for Fiscal Policy & Governance Studies Ungkapan...

CNBC Indonesia | 16 Januari 2024 Tarif pajak hiburan yang menjadi ketentuan khusus sebagai objek Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)...

Bisnis Indonesia | 16 Januari 2024 Dwi Purwanto (Governance Analyst di Pratama Institute for Fiscal Policy & Governance Studies) Bisnis, JAKARTA –...

CNBC Indonesia | 27 Desember 2023 Target pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk menggenjot tax ratio atau rasio perpajakan...

KONTAN.CO.ID | 12 Januari 2024 Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah resmi menetapkan skema perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21...

Kompas.co.id  | 09 Januari 2024 JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah resmi menerapkan formula baru penghitungan tarif Pajak Penghasilan atau PPh 21 mulai...

Jakarta-18 Oktober 2023 Dalam upaya mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara peran kebijakan pajak tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Hal tersebut...

Kontan.co.id - 29 September  KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengembalian atau restitusi pajak tahun ini trennya turun. Sampai Agustus 2023, realisasi restitusi...

Investor Daily | 13 Oktober 2023 Dwi Purwanto (Governance Analyst di Pratama Institute for Fiscal Policy & Governance Studies) Badan...

Kontan.co.id - 24 September KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Insentif perpajakan memang menjadi instrumen dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kendati begitu,...

VOI.id - 11 Oktober  JAKARTA - Wacana melegalkan praktik judi online sempat mencuat ke publik. Kontan, hal ini mendapatkan berbagai respon negatif...

Insight.Kontan - 11 Oktober JAKARTA. Pemerintah terus memacu penerimaan negara dari sektor pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemkeu)...

Kumparan Bisnis - 8 Juli Penghasilan (PPh 21) atas fasilitas kantor atau natura diproyeksi tak signifikan menyumbang penerimaan negara. Aturan...